• Jumat, 19 April 2024

Pemprov Lampung Berupaya Tingkatkan Nilai SAKIP

Selasa, 04 September 2018 - 08.00 WIB
179

Kupastuntas.co, Bandarlampung – Pemprov Lampung melalui Biro Organiasi Setda Provinsi Lampung terus memaksimalkan dalam upaya melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) di Provinsi Lampung.

Diketahui, nilai SAKIP Pemprov Lampung mengalami penurunan. Pada tahun 2017 hasil evaluasi SAKIP Provinsi Lampung mencapai nilai B, sedangkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) di tahun 2017 memperoleh nilai C. Untuk itu, Pemprov Lampung terus berupaya dalam melakukan perbaikan dan peningkatan

“Pemprov Lampung menyambut baik dan mengapresiasi kedatangan Tim Evaluator Kementerian PAN RB dalam rangka Evaluasi SAKIP dan RB guna meningkatkan implementasi SAKIP dan RB di Provinsi Lampung,” kata Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis, dalam acara pembukaan Evaluasi SAKIP dan RB, di Ballroom Hotel Novotel Lampung, Senin (3/9/2018).

Hamartoni mejelaskan, tujuan evaluasi SAKIP dan RB adalah memperoleh informasi terkait implementasi SAKIP dan RB di Provinsi Lampung, menilai tingkat implementasi SAKIP dan RB, serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan RB.

Sementara, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan Wilayah II, Nadimah, menjelaskan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait apa yang sudah dilakukan Pemda di Lampung terhadap penerapan kebijakan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah.

Pihaknya datang bukan untuk melakukan audit, tetapi melakukan potret terhadap penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan SAKIP.

“Potret ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengakses perkembangan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah, serta memberikan saran terhadap apa yang belum berjalan,” kata dia.

Nadimah berharap sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun 2019 dapat terwujud, di antaranya Pemerintah bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, Pemerintahan yang efektif dan efisien,  serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas. (Rls)

Editor :