Kupastuntas.co, Lampung Timur-Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim, menandatangani naskah perjanjian kerjasama dalam rangka pelaksanaan klinik pendampingan konsultasi desa (mobil clinic) yang merupakan hasil kerjasama antara Pemkab Lampung Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan Fakultas Ilmu Pemerintahan (FISIP) Unila.

Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama dilakukan bersamaaan dengan Bursa Inovasi Desa di Gedung Pusiban komplek perkantoran Pemkab Lamtim, Rabu (05/09/2018).

Pada kesempatan itu, Chusnunia menyarankan agar setiap desa di Lampung Timur dapat mandiri dalam segala segi. “Kita berharap desa-desa di sini bisa mandiri, menuju mandiri dalam segala hal termasuk soal keuangan dan anggaran,” ujarnya.

Chusnunia juga menekankan arti penting efisiensi dalam penggunaan anggaran. Sebagai pemimpin di Lampung Timur, saya tidak ingin menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting atau membelanjakan untuk sesuatu yang tidak berguna,” tegasnya.

Ia menegaskan, pihaknya hanya akan menganggarkan dana jika betul-betul membawa manfaat positif untuk desa-desa di Lampung Timur. “Kalau tidak ada manfaat, tidak akan dianggarkan sama sekali,” tandasnya.

Klinik pendampingan konsultasi desa atau mobil clinic sendiri dimaksud sebagai wadah yang berfungsi membantu pengelolaan Dana Desa (DD) serta memfasilitasi berbagai kendala dan permasalahan yang ada di seputar pelaksanaan DD yang ada di Kabupaten Lampung Timur.

Selain melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama, pada kesempatan tersebut jga dilakukan pula pemberian penghargaan kepada Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga; dan Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selebah; atas partisipasinya dalam Bursa Inovasi Desa. Secara simbolis, penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lampung Timur, Syahrudin Putera.

Untuk diketahui, Bursa Inovasi Desa merupakan wadah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dipetik dari hasil kerja desa-desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Baik yang sudah ada atau terbaru, dalam bentuk barang atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah secara berkelanjutan. Bisa melalui pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumberdaya manusia, ekonomi atau sosial budaya.(**)