Kupastuntas.co, Tulangbawang Barat - Masyarakat di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) menyayangkan atas sikap pihak ketiga atau rekanan yang mengerjakan proyek tidak memasang papan informasi (plang nama) proyek tersebut, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Hal ini diutarakan oleh Tri Andika Kurniawan, salah seorang Tokoh Pemuda di Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tubaba. Ia menyebutkan, selaku pemuda asli Tubaba, dirinya sempat melakukan sosial kontrol terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di wilayah utara kabupaten setempat.

"Berhubung saya putra asli di Kecamatan Gunung Agung, dan memiliki hak pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, saya sempat berkeliling di sejumlah wilayah di utara ini," ungkap Andika, sapaan akrab Tri Andika Kurniawan saat berbincang di wilayah Kecamatan Lambu Kibang, Minggu (09/09/2018).

BACA: Usut Dugaan Korupsi di 10 Tiyuh, Inspektorat Tubaba Diperiksa

BACA: Bupati Lamtim Bakti Sosial dan Trauma Healing pada Korban Gempa Lombok

Berdasarkan hasil kontrol yang Andika lakukan, dirinya mengaku sulit untuk melakukan teguran terhadap pihak-pihak terkait lantaran tidak adanya informasi yang seharusnya dipasang disekitar proyek yang sedang dalam proses pembangunan, atau pun yang sudah dibangun, serta yang sudah rusak kembali.

"Itulah yang membuat kita sulit untuk melakukan kontrol proyek-proyek pembangunan. Mayoritas ditemukan tidak ada papan nama proyek, apakah itu proyek pusat, atau dari provinsi, atau dari kabupaten, kalau dana desa masih bisa kita tanyakan dengan masyarakat maupun aparatur tiyuh," cetus Andika.

BACA: Jemaah Haji Asal Lampung Timur Tiba di Kampung Halaman

BACA: Ini Penjelasan Kemenag Terkait Kondisi Secara Umum Jemaah Haji Lamtim

Andika juga menyayangkan atas tindakan tersebut lantaran dana yang digelontorkan oleh pemerintah tentunya tidak sedikit, termasuk juga dana pengawasan terhadap pembangunan tersebut.

"Setidaknya ada teguran yang dan pembenahan ketika hal-hal seperti ini dilakukan oleh rekanan. Apalagi diluar anggaran pembangunan, ada juga anggaran pengawasan, peruntukannya ya untuk itulah," tegasnya.

Dirinya berharap, pelanggaran seperti demikian tidak lagi terjadi di Kabupaten Tubaba khususnya di wilayah Utara Kabupaten Tubaba. "Kalau hal ini dianggap sepele dan tetap dibiarkan maka saya yakin potensi korupsi Kolusi dan Nepotisme akan terjadi," pungkasnya. (Irawan/Bas/Lucky)