Beranda Politik

Bawaslu Lampung: Kampanye di Luar Jadwal Bisa Dipidana

1287
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
https://www.kupastuntas.co/files/16-8.jpg
Pileg 2019

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung mewarning caleg agar tidak melakukan kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan per tanggal 23 September 2018 mendatang.

Pasalnya, untuk tahapan kampanye terutama pemasangan iklan di media cetak maupun elektronik hanya diberikan waktu selama 21 hari dimulai sejak 24 Maret sampai 13 April 2019.

Penegasan itu disampaikan Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah usai menghadiri rakor bersama Bawaslu kabupaten/kota se-Lampung di Hotel Sheraton Bandar Lampung, Senin (17/9/2018).

Baca Juga: Bawaslu Lampung : PDIP Paling Banyak Melanggar Jadwal Kampanye

Khoiriyah menerangkan, salah satu bahan kampanye yang dapat dilakukan oleh caleg dalam mensosialisasikan visi misinya untuk meraih simpati masyarakat adalah dengan memasang iklan di media cetak dan elektronik. Dan terhadap iklan tersebut, dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 hanya diatur khusus selama 21 hari pada masa kampanye yakni dimulai pada tanggal 24 Maret sampai 13 April 2019 mendatang.

Ia juga mengingatkan, media massa cetak maupun elektronik dilarang menayangkan pemberitaan atau semacam upaya kampanye sebelum jadwal yang sudah ditentukan.

Baca Juga: Bawaslu Lampung Soroti Banner yang Terdapat Logo Partai dan Nomor Urut

Namun, lanjut dia, media massa tidak dimasalahkan membuat rubrik khusus pemilu tetapi harus seimbang. Ia mencontohkan, dalam satu halaman harus memuat setengahnya untuk partai A dan setengahnya lagi harus dibagi parpol lain. Media pun diperbolehkan membuat berita tentang kegiatan kampanye parpol tetapi harus seimbang.

“Jadi tidak boleh satu parpol saja, harus semua parpol diberikan kesempatan yang sama, dan apabila melanggar akan dikenai sanksi yakni sanksi pidana,” tegasnya.

Baca Juga: Kurang Dari 1×24 Jam, Polres Lambar Berhasil Tangkap Pelaku Begal

Ia mengungkapkan, caleg adalah bagian peserta pemilu dan bagian yang menjadi subjek yang harus mengikuti peraturan PKPU No.23/2018 dan juga UUNo.7/2017.

Namun, sambung dia, karena saat ini para caleg belum masuk dalam DCT, sehingga belum dapat dijadikan subjek pelanggaran.

“Contohnya kemarin saat Bawaslu ekspos terkait APK yang berpotensi melanggar dan berkampanye di luar jadwal, itu dikarenakan ada logo dan nomor urut parpolnya,” imbuhnya.

Baca Juga: BKPSDM Pesawaran Minta Adanya Kajian Lebih Dalam Terkait SE Kemendagri

Ia melanjutkan, caleg masih diperbolehkan memasang iklan sebelum tanggal 23 September 2018 dengan syarat dalam bentuk pamflet ataupun spanduk yang hanya berisi foto sendiri dan mengucapkan mohon doa restu. Serta tidak boleh ada logo partai dan nomor urut partai.

“Untuk pemberitaan caleg di media juga harus seimbang, tidak boleh hanya caleg itu saja. Apabila media melanggar hal tersebut maka akan dikenakan sanksi dari dewan pers atas rekomendasi dari Bawaslu,” pungkasnya. (Sule)

Baca Juga: Terkait SE Kemendagri, BKD Bandar Lampung: Konfirmasi Dulu ke BKN

Facebook Comments