Beranda Bandar Lampung

DPRD Minta Pemprov Lampung Percepat Pemberhentian ASN Korupsi

305
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal. Foto: Erik/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandarlampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedi Afrizal meminta Pemprov Lampung untuk bertindak tegas para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat.

“Seharusnya ada ketegasan dari Pemprov, kita akan coba berkoordinasi dengan pihak Pemprov bagaimana prosesnya, mekanisme pemberhentiannya seperti apa. Karena aturan terkadang muncul juga berbenturan dengan aturan yang lainnya. Kita berharap ini ada kepastian hukum supaya tidak ada masalah dibelakang,” ujar Dedi, di ruang kerjanya, Rabu (19/9/2018).

Baca Juga: Jaga Kondusifitas, Begini Cara Bupati Parosil dalam Mengambil Keputusan

Dedi juga menyayangkan sikap Pemprov Lampung yang terkesan lambat dalam memproses ASN yang korupsi hingga berlarut-larut dari keputusan ingkrah dari pengadilan.

“Kan ada aturan ASN yang dikenakan sanksi pidana sekian lama maka dia harus berhenti atau diberhentikan dengan tidak hormat. Sayangnya seperti ini kenapa tidak diproses dengan cepat. Kita akan tanyakan ke pemprov kenapa ketika dia secara ingkrah divonis kenapa tidak ditindaklanjuti,” katanya.

Dari itu Pemprov harus bergerak cepat apa lagi list data tentang ASN korupsi sudah ada tinggal mengajukan proses pemberhentian kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Baca Juga: Gubernur Lampung Lantik Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus serta Bupati Lampung Tengah

Di sisi lain, Pemprov Lampung saat ini sedang menjalin koordinasi kepada pemerintah kabupaten/kota guna menindaklanjuti data ASN korupsi dari pemerintah pusat sebanyak 97 orang.

“Kan harus kita konfirmasi ke masing-masing kabupaten/kota,  bisa saja data tersebut ada yang belum diselesaikan daerah, tapi bisa saja sudah diselesaikan Pemda.  Maka kita menunggu validasi terakhir dari BKD Provinsi, dan masing-masing kabupaten/Kota,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis.

Menurutnya, data dari pemerintah pusat akan menjadi pedoman pemerintah daerah untuk melakukan validasi ASN korupsi. (Erik)

Facebook Comments