Beranda Bandar Lampung

Pemkot Bandar Lampung Siap Pecat Tiga ASN Terlibat Korupsi

220
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ini Kata Sekretaris Kota Bandar Lampung Soal Kadisnaker 1
Sekretaris Kota Bandar Lampung Badri Tamam. Foto: Ist/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung tengah memproses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat korupsi.

Hal ini merupakan tindak lanjut surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang pemecatan ASN koruptor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bandar Lampung, Badri Tamam mengatakan, pemecatan baru diproses karena pihaknya baru menerima surat edaran dari Kemendagri.

Menurutnya, di lingkungan Pemkot Bandar Lampung ada tiga ASN yang akan dilakukan pemecatan.

“Ada tiga orang terkait masalah korupsi itu, saat ini sedang diproses,”kata Badri, Minggu (23/9/2018).

Namun sayangnya ia enggan menyebutkan nama ketiga ASN yang terlibat koruptor tersebut. Namun ia juga tidak membantah apakah di antaranya adalah oknum ASN di Dinas PU dan Dinas Pendidikan.

“Tiga itu ada lah, kasian,” kata dia.

Menurutnya, kepastian PTDH ketiganya belum jelas, lantaran prosesnya baru dilakukan.

“Nanti kami sesuaikan dengan kebijakan. Kan baru terima surat edaran dari Mendagri,” kata dia.

Badri memastikan saat ini yang akan di PTDH hanya tiga oknum itu saja. Karena oknum koruptor yang lain telah pensiun. Namun dia tidak menjelaskan apakah PNS koruptor yang sudah pensiun akan dihentikan gaji pensiunnya.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa dari 2.674 ASN yang terjerat kasus korupsi dan menjalani hukuman pidana, hanya 317 yang dipecat. Sisanya masih berstatus ASN aktif dan menerima gaji dan tunjangan dari pemerintah. Hal itu menyebabkan negara merugi karena harus terus menggaji para pelaku korupsi yang tengah menjalani masa hukuman. Para ASN koruptor itu tersebar di berbagai daerah.

Sekretaris Menteri PAN-RB, Dwi Wahyu Atmaji, menyatakan lembaganya juga akan membuat surat edaran yang ditujukan pada pejabat pembina kepegawaian (PPK). Isi surat tersebut adalah instruksi pelaksanaan pemecatan secepatnya terhadap ASN yang terbukti melakukan korupsi setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

“Mereka harus berhati-hati juga dan proaktif menegakkan aturan ini,” kata Dwi.(Wanda)

Facebook Comments