Kupastuntas.co, Jakarta - Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mengingatkan negara-negara mengenai utang global di tengah tantangan ekonomi global terutama perang dagang.

IMF memperkirakan ketegangan perang dagang dapat mengurangi satu persen produk domestik bruto (PDB) hingga dua tahun ke depan.

Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde menyampaikan hal itu saat dalam rapat di pertemuan IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10/2018).

Christine menuturkan, selama ini kerja sama perdagangan telah dorong pertumbuhan dan kemakmuran yang belum pernah terjadi selama lebih dari 70 tahun. Namun, sayang kerja sama itu seolah ditinggalkan. Ini seiring meningkatnya ketegangan perdagangan.

"Kami memperkirakan eskalasi ketegangan perdagangan saat ini dapat mengurangi PDB global hampir satu persen selama dua tahun ke depan," ujar Christine.

Baca Juga: Kopi Robusta Jadi Produk Andalan Kabupaten Waykanan di Pameran Lampung Fair 2018

Lebih lanjut ia menuturkan, ketegangan perang dagang itu perlu dikurangi. Ini dengan mereformasi sistem perdagangan global untuk membuatnya lebih baik, adil dan kuat untuk semua bangsa.

"Itu berarti memperbaiki sistem bersama-sama, tidak merobeknya," kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan, hal sama berlaku untuk ketidakseimbangan global. Defisit transaksi berjalan yang besar mencerminkan surplus akun lancar yang besar.

"Jadi melindungi stabilitas ekonomi mensyaratkan kelebihan defisit dan surplus negara bekerja dengan cara kooperatif," ujar dia.

Baca Juga: Apresiasi Gerakan Donasi Untuk Palu, Nanang Ermanto Berikan Kejutan Kepada SDN 1 Pasuruan

Selain itu, IMF juga menyoroti meningkatnya kerentanan terhadap utang. IMF mencatat utang publik dan swasta global telah mencapai USD 182 triliun.

"224 persen dari PDB global, sekitar 60 persen lebih tinggi dari pada 2007. Ketika kondisi keuangan mengetat, angin bisa bergeser terutama untuk pasar negara berkembang menyebabkan pembalikan aliran modal," ujar dia.

Christine mengatakan, hal itu bisa mudah mempercepat dan menyebar melintasi perbatasan dengan dampak nyata pada orang-orang. Untuk mencegah hal ini, kebijakan domestik negara harus dilengkapi dengan jarring pengaman keuangan global.

"Beberapa sumber daya untuk itu dapat berasal dari pengaturan keuangan daerah-Chiang Mai Initiative, misalnya," kata dia. (Lip6)

Baca Juga: DPMPPTSP Buka Pelayanan IMB Gratis di Anjungan Lamsel Event Lampung Fair, Catat Syarat dan Ketentuannya!