Beranda Bandar Lampung

Selain Tak Bayar Pajak, Reklame PT Grand Modern Juga Diduga Belum Berizin

70
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Suasana konferensi pers pihak PT Grand Modern Advertising yang dilakukan di Pers Room Humas Pemkot Bandar Lampung, Kamis (11/10) yang lalu. Foto : Wanda/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Beberapa tiang reklame milik perusahaan advertising (periklanan) PT Grand Modern yang tersebar di sejumlah ruas jalan di Kota Bandar Lampung diduga tidak berizin.

Diantaranya; Billboard berukuran 4 meter x 8 meter di Jalan Teuku Umar (samping flyover MBK), Billboard ukuran 5 meter x 10 meter di jalan Pangeran Antasari, dan Billboard ukuran 4 meter x 8 meter di jalan Teuku Umar.

Ketiga reklame itu diduga belum dilengkapi dengan Izin Peletakan Titik Reklame (IPTR) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bandar Lampung.

Selain itu, ada beberapa titik reklame milik perusahaan advertising ternama itu yang melanggar ketentuan, karena bertentangan dengan Peraturan Walikota (Perwali) nomor 17 tahun 2014 tentang Tata cara peletakan titik dan pemasangan reklame.

Dikonfirmasi terkait dugaan itu, Direktur PT Grand Modern, Karyadi membantah jika reklame miliknya disebut tidak berizin.

“Ada beberapa titik reklame izinnya memang belum ada karena sedang diproses. Ada juga yang izinnya hampir habis. Dua minggu lalu berkas sudah masuk semua ke dinas perizinan kok,” ujarnya, Selasa (16/10).

Menurut dia, keterlambatan mengurus dokumen perizinan tersebut disebabkan proses asuransi untuk tiang reklame belum selesai waktu itu.

“Untuk reklame yang di Antasari titik reklamenya sudah turun sebulan lalu. Sedangkan di Teuku Umar memang lagi diproses,” jelasnya.

Karyadi menegaskan, pihaknya akan kooperatif mengikuti semua mekanisme perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Intinya kami siap ikut aturan lah. Videotron di Jalan Ahmad Yani aja pajaknya lebih dari Rp500 juta setahun kami bayar kok, apalagi retribusi IPTR pasti kita taat aturan kok,” jelasnya.

Terpisah, Kabid Perizinan DPMPTSP Bandarlampung Muhtadi mengaku belum mengetahui terkait berkas pengajuan izin yang disampaikan PT Grand Modern.

Sebab, seminggu terakhir dirinya sangat sibuk mempersiapkan aplikasi perizinan berbasis onlilne yang baru saja dilaunching hari ini.

“Saya belum lihat. Kemungkinan kalau pun berkasnya sudah masuk tapi belum sampai ke meja saya. Mungkin masih diverifikasi di bawah,” kata Muhtadi.

Sebelumnya juga, Kepala BPPRD Kota Bandar Lampung, Yanwardi, mengungkapkan PT Grand Modern menunggak 14 titik pajak reklame senilai hampir Rp200 juta.  (Wanda)

Facebook Comments