Kupastuntas.co, Lampung Tengah - Terkait aksi damai guru honor khususnya K2 dari seluruh Indonesia yang akan datang ke istana negara, untuk meminta diangkat menjadi CPNS dengan tidak mensyaratkan batasan usia dan akan melaksanakan aksi mogok mengajar, Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto ikut angkat bicara.

Di sela sela kunjungan kerja di tempat wisata Embung Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai, Loekman mengajak kepada kepala OPD ikut mendata pegawai Lampung Tengah yang punya basis sarjana pendidikan yang nantinya akan diberi tugas tambahan mengajar di sekolah sekolah di Lampung Tengah.

Loekman mengatakan kalau terjadi guru honor mogok mengajar yàng jumlahnya 917 untuk K2 dan non K2 hampir 7.000 orang, maka akan menjadi masalah yang sangat serius.

“Saya harap semua OPD siap melakukan aksi untuk membantu mengajar jadi guru jika guru honor semua akan mogok nasional,” ujar Bupati Loekman.

Sekedar informasi, hari ini yang berangkat ke Jakarta lebih dari 400 orang guru yang akan memperjuangkan nasibnya unjuk rasa ke istana. Mereka ada yang sudah mengabdi puluhan tahun bahkan ada yang sudah 23 tahun menjadi guru honor.

Di tempat yang sama Ketua PGRI Lampung Tengah Sarjito saat mendampingi Bupati Lekman Djoyosoemarto membenarkan àdanya aksi damai ke Jakarta.

Sarjito mengetahuinya karena guru honor yang ke Jakarta memberi informasi ke PGRI Lampung Tengah secara tertulis bahwa akan ada aksi ke Jakarta yang berjumlah sekitar 400 orang dan akan mogok nasional jika permintaanya tidak dipenuhi pemerintah pusat.

Ketua PGRI Lampung Tengah yang juga menjabat Kepala Dinas Kominfo Lampung Tengah berpendapat Pemerintah Pusat tidak adil dan tidak memperhatikan nasib guru honor. Batasan usia yang dipersyaratkan menurutnya sangat merugikan dan tidak mempertimbangkan rasa kemanusiaan.

Karena para guru honor K2 sudah ada yang mengabdi selama 23 tahun. Kalau disyaratkan usia maksimal 35 tahun, maka tidak akan ketemu dan tidak masuk akal.

Harusnya menurut Sarjito yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Lampung Tengah tersebut, guru honor K2 tidak diberi batasan. Kalaupun diberi batasan usianya maksimal 46 tahun.

Sekarang masih ada K2 yang sudah berusia 45 Tahun karena pada saat honor usianya 20 tahun dan telah menjadi tenaga honor selama 25 tahun. Sarjito turut prihatin atas kebijakan pemerintah pusat yang sangat tidak berpihak kepada guru honor K2. Padahal dengan mengangkat guru honor K2 tidak ada satupun yang dirugikan bagi Pemerintah, karena tahun 2019 dan 2020 guru yang akan pensiun lebih dari 300 ribu orang.

Di Lampung Tengah sendiri saat ini kekurangan guru SD sekitar 1.300 orang. Standar Pelayanan Minimal dari jumlah kuantitas saja belum terpenuhi, apalagi standar kualitas.

Ketua PGRI Lampung Tengah mendesak Ketua Umum Pengurus Besar PGRI yang notabene paling dekat dengan pemerintah pusat, kiranya dapat mengawal guru honor K2 yang aksi demo di Jakarta, harus tegas lugas sampai berhasil memperjuangkan teman teman guru honor yang sudah mengabdi puluhan tahun.

Semoga saja tidak terjadi mogok nasional, tapi kalau hal tersebut harus terjadi, maka kembali kepada undang undang dan PP serta Permendikbud, bahwa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Saat ini ada beberapa SD di Lampung Tengah yang PNS nya cuma satu orang yaitu Kepala Sekolahnya saja. Bayangkan kalau guru honor mogok mengajar, apa mungkin seorang kepala sekolah akan mengajar 7 sampai dengan 8 kelas dalam satu hari. (Towo)