Beranda Politik

KPU Lampung Periksa Ulang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu

79
https://www.kupastuntas.co/files/16-8.jpg
Pileg 2019

Kupastuntas.co, Bandarlampung – KPU Provinsi Lampung akan meneliti kembali jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Data yang dihimpun Kupas Tuntas, jumlah DP4 di Provinsi Lampung yang disampaikan sebanyak 1.289.493 jiwa. Namun setelah dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas sejak 1 hingga 9 November 2018, tidak semuanya bisa masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Hal tersebut dikarenakan dalam DP4 tersebut banyak ditemukan pemilih yang meninggal dunia, ganda, atau pindah domisili. Bahkan ada yang sudah masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tahap pertama.

Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Program dan Data, Handi Mulyaningsih menerangkan, hasil dari coklit terbatas saat ini sedang dilakukan pleno di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Petugas Pemungutan Suara (PPS). Dari data yang diterima KPU Lampung  dari Disdukcapil Lampung yang berjumlah 1.289.493 jiwa, tidak semua dapat masuk dalam DPTHP tahap 2.

“DP4 yang diterima KPU Lampung tidak semuanya berpotensi masuk ke dalam DPTHP tahap dua, hanya sekitar 10 persen saja yang bisa masuk, dan hasil dari coklit itu nanti diplenokan dalam penetapan DPTHP tahap dua,” jelasnya, Minggu (11/11/2018).

Terpisah, Komisioner KPU Kota Bandar Lampung Fery Triadmojo menerangkan, dari DP4 yang diterima, hanya 5.410 yang bisa masuk DPTHP.

“Sampai malam ini, nambah 5.410 pemilih. Itu hasil dari monitoring dan supervisi KPU kota. Tambahan terbanyak ada di Telukbetung Barat dan Telukbetung Selatan,” ungkapnya.

Sedangkan Ketua KPU Pringsewu, A Andoyo mengatakan, DP4 yang bisa masuk ke dalam DPT didominasi oleh pemilih pemula atau yang baru mendapatkan KTP elektronik.

“Di Pringsewu ada 41.003 jiwa dalam DP4 yang diterima. Tapi yang masuk hanya 10 persennya saja, itu juga kebanyakan pemilih pemula,” kata dia.

Sementara, Komisioner KPU Lampung Utara Marswan mengungkapkan, dari DP4 yang diterima, lebih dari setengah sudah masuk DPT.

Namun begitu, DP4 yang diberikan Kemendagri melalui Disdukcapil banyak ditemukan data yang bermasalah. Seperti meninggal dunia dan pemilih ganda.

“Kalau data pastinya saya belum tahu, tapi yang jelas lebih dari setengah DP4 itu memang sudah masuk dalam DPT. Tapi sisanya tidak semua bisa masuk, karena DP4 itu banyak anomalinya,” terang Marswan.

Sementara, Komisioner KPU Metro, Nur Muhammad mengaku, saat ini hasil coklit sedang diplenokan di tingkat PPK dan PPS. “Saat ini masih proses di PPK. Insha Allah besok kita informasikan,” ungkapnya.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Komisioner KPU Lampung Tengah Mutmainah, bahwa data dari hasil coklit terbatas di tingkat kecamatan belum selesai.

“Masih belum selesai. Baru setengah kecamatan yang sudah masuk datanya,” katanya singkat.  Sementara itu, Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung Achmad Syaifullah mengungkapkan, KPU tidak menggunakan DP4 yang sudah diberikan oleh Dirjendukcapil. Karena, apabila KPU menggunakan data tersebut, pasti tidak menemukan data yang tidak termasuk ke DPT ataupun yang lain.

“Pada intinya sampai sekarang KPU itu tidak menggunakan data Dirjen dukcapil, kalau dia (KPU) menggunakan data kita, KPU tidak akan menemukan data yang tidak masuk DPT. Sementara kita memberikan data itu sesuai dengan data yang merekam, kalau memang KPU betul-betul melakukan coklit ada yang meninggal pasti ketahuan. Jadi apabila ditemukan tinggal dihapus saja sebetulnya, karena ini kan belum pemilihan,” ungkapnya.

Menurutnya, KPU pusat sudah diberikan akses ke Dirjendukcapil dan telah diberikan data DP4 pada 2 Oktober 2017. “Kenapa data yang baru tidak diberikan, karena KPU belum mau memperbarui data. Sehingga Dirjencapil tidak mau memberikan data yang baru,” ujarnya.

Ia melanjutkan, data yang dipakai KPU masih lama. Semestinya, untuk Pilpres 2019 mendatang DPT yang dipakai adalah DPT waktu Pilgub 2018 ditambah yang melakukan perekaman dan pemilih pemula.

“Kalau kita tidak masalah, yang menjalankan KPU, kalau KPU mau menjalankan sesuai dengan aturan, dimana pemilih itu harus menggunakan e-KTP, maka tidak akan ada masalah,” tandasnya. (Sule)

Facebook Comments