Beranda Bandar Lampung

Usai Pembahasan Banggar, APBD Lampung 2019 Diproyeksikan Naik

118
Hamartoni Ahadis. Foto: Erik/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung –¬†Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun anggaran 2019 bertambah setelah pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Lampung dengan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD).

Dari hasil pembahasan selama dua hari (13-14/11), didapat bahwa pendapatan daerah naik sebesar Rp 210 miliar dari semula Rp 7,562 triliun menjadi Rp 7,772 triliun. Begitu juga dengan belanja daerah yang naik sebesar Rp 225 miliar dari semula Rp 7,432 triliun menjadi Rp 7,657 triliun.

Ketua TAPD Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis memaparkan, komponen pendapatan daerah itu diantaranya pendapatan asli daerah (PAD) Rp 3,423 triliun, dana perimbangan Rp 4,290 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rp 58,834 miliar.

“Dana perimbangan pendapatan daerah merupakan dana transfer pemerintah pusat dari yang semula Rp 4,374 triliun menjadi Rp 4,290 triliun, atau menurun sekitar 84,322 miliar,” ujar Hamartoni saat rapat paripurna pembahasan laporan badan anggaran, penandatanganan MoU, dan sambutan Gubernur Lampung terhadap KUA dan PPAS RAPBD Provinsi Lampung Tahun 2019, di gedung DPRD Lampung, Kamis (15/11).

Rapat paripurna pembahasan laporan badan anggaran, penandatanganan MoU, dan sambutan Gubernur Lampung terhadap KUA dan PPAS RAPBD Provinsi Lampung Tahun 2019, di gedung DPRD Lampung, Kamis (15/11). Foto: Erik/Kupastuntas.co

Sementara itu, kata Hamartoni, komponen belanja daerah diantaranya belanja tak langsung Rp 4,659 triliun dan belanja langsung Rp 2,998 triliun. Dengan memperhatikan besaran pendapatan daerah dan belanja daerah di atas, maka surplus anggaran akan dimanfaatkan untuk mengimbangi kebutuhan pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp 35 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 150 miliar.

“Kita memposting anggaran berdasarkan proyeksi pada tahun-tahun sebelumnya. Ada suatu kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan di dalam dana perimbangan itu ada perubahan angka naik maupun pengurangan, sehingga pembahasan dengan Banggar kita sepakat angka yang berubah sumber dari mana saja, setelah mengkaji sumber penerimaan lain beserta potensi pendapatan seperti potensi penerimaan pajak,” tuturnya. (Erik)

Facebook Comments