Beranda Kesehatan

Ada Wacana Iuran JKN-KIS Naik, DJSN: Tak Perlu Tunggu Usai Pemilu 2019

49
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
http://www.kupastuntas.co/files/BPJS-Kesehatan.jpg
Ilustrasi

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Zaenal Abidin angkat bicara mengenai kabar yang mengatakan iuran premi JKN-KIS dari BPJS Kesehatan rencananya bakal naik usai Pemilu 2019. Menurut Zaenal tak perlu menunggu sesudah Pemilu 2019, secepatnya lebih baik.

“Menurut saya tidak perlu menunggu sampai pemilu. Kalau ada uang, bayar sekarang,” kata Zaenal di acara Media Workshop BPJS Kesehatan, Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis, (22/11/2018).

Zaenal kemudian menggambarkan isu ini seperti orang yang menderita anemia. Ketika anemia berat, satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa pasien adalah dengan transfusi  darah. Jika tidak segera dilakukan, pasien akan mati.

“Pilihannya kan mati atau hidup. Kalau misalnya terlambat, masih bisa hidup, tapi mungkin cacat,” ujarnya.

Baca Juga: Terindikasi Mendukung Salah Satu Caleg DPR-RI, Lima Anggota PPS dan 1 PPK Dilaporkan ke Bawaslu Lamsel

Menurut Zaenal, dengan pemerintah gerak cepat membantu menyelesaikan defisit BPJS Kesehatan ini, bakal meringankan beban.

“Mungkin (bisa) menjadi poin juga bagi pemerintah,” kata Zaenal.

“Bila tidak segera (iuran dinaikkan), menjadi beban karena menjadi akumulasi terus,” lanjut mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2012-2015.

Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) sempat menyinggung bakal mempertimbangkan penyesuaian nilai premi BPJS Kesehatan yang rencananya akan dilakukan setelah Pemilu 2019.

Omongan ini terlontar kepada sejumlah wartawan satu pekan yang lalu, lantaran JK melihat kondisi anggaran BPJS Kesehatan yang terus defisit.

Rencana ini masih akan dibicarakan dengan para menteri. Meskipun pembahasan mengatasi defisit bukan kali pertama saja.

“Sudah dibicarakan kabinet, nanti akan saya usul dibicarakan lagi, supaya jangan tiap tahun tinggi defisitnya,” kata JK di kantornya, Jakarta pada Selasa 31 Oktober 2017. (Lip6)

Baca Juga: Syarat Minimal Dikeluarkannya Izin Praktik Kesehatan di Tubaba

 

Facebook Comments