Beranda Nasional

Kunjungi Korban Tsunami Lamsel, Jokowi Ingin Warga Direlokasi

30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Korban Tsunami Lamsel Menangis Dihadapan Presiden Joko Widodo. Foto: Dirsah/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Presiden Joko Widodo menyambangi Lampung Selatan di hari pertama kerjanya tahun 2019, Rabu (2/1). Tepat di hari pertama bekerja tahun ini, Jokowi langsung mendatangi beberapa daerah yang terdampak bencana tsunami di Provinsi Lampung.

Setelah tiba di bandara Radin Inten II Bandar Lampung, ia mengunjungi Kabupaten Lampung Selatan, yakni kabupaten yang paling merana diterjang tsunami pada Sabtu (22/12).

Menurut data Pemerintah Daerah Lampung Selatan, setidaknya ada 118 korban tewas, 6.379 korban luka-luka, dan tujuh orang hilang akibat peristiwa tersebut. Sebagian besar korban jiwa terkonsentrasi di Kecamatan Rajabasa, di mana 97 orang telah menjadi korban.

Jokowi kemudian melanjutkan lawatan ke lokasi pengungsian warga Pulau Sebesi di Lapangan Tenis Kalianda, Lampung Selatan. Dari kunjungan kerjanya kali ini, ada satu kebijakan yang perlu segera dilakukan. Seluruh penduduk Lampung yang ada di pesisir harus direlokasi.

Ia mencontohkan, rumah warga di Desa Way Muli, desa di Lampung Selatan yang tertampar tsunami paling perih, harus segera direlokasi minimal 400 meter dari bibir pantai agar masyarakat bisa dengan mudah menyelamatkan diri kala tsunami menerjang lagi.

Sebab, menurut dia, ancaman bencana alam akan terus mengintai. Namun, seberapa besar dampaknya tergantung dengan kesiapan warga dan tata ruang pesisir yang baik.

Selain itu, relokasi dimaksudkan agar masyarakat segera pulih dari trauma setelah tsunami. Setelah mendengar keluhan warga Pulau Sebesi, ia baru tahu bahwa kini mereka masih gentar untuk bermukim di sisi pantai lagi.

“Ini perlu direlokasi, dipindahkan, karena lokasinya di sini sangat rawan tsunami. Kami tidak hanya berbicara sekarang, tidak hanya berbicara lima tahun ke depan, tidak hanya berbicara 10 tahun ke depan, tapi berbicara 20, 30, 50 tahun ke depan,” kata Jokowi, Rabu (2/1).

Menurut dia, proses relokasi tidak akan memakan waktu lama. Ia mengaku sudah memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan pemerintah daerah setempat agar proses rekonstruksi bisa dilakukan setelah masa tanggap darurat usai.

“Dan warga sini juga sudah minta agar rumah mereka sudah dibangun,” ucap Jokowi.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rekonstruksi hunian sejatinya merupakan agenda pemerintah selepas bencana alam melanda satu daerah. Namun, kata dia, kondisi di Lampung lebih menantang.

Di samping proses rekonstruksi, penetapan lokasi juga dipandang sebagai faktor terpenting. Jangan sampai, kata dia, rumah warga kembali hancur diterjang tsunami meski sudah direlokasi.

Untuk itu, kata Basuki, lokasi rekonstruksi harus ditentukan berdasarkan potensi intensitas tsunami. Ada yang dianggap aman dengan jarak 200 meter dari pinggir pantai, namun ada pula lokasi yang baru bisa disebut aman jika sudah 500 meter dari pantai.

“Kalau tidak begitu, nanti kita disalahkan ke depannya. Apalagi yang bangun pemerintah. Jangan sampai kami bangun di tempat yang salah,” kata Basuki.

Rencananya, jenis hunian yang akan direkonstruksi memiliki luas bangunan 45 meter persegi dengan luas tanah 100 meter persegi. Adapun, biaya pengerjaan satu rumah memakan dana sekitar Rp50 juta, di mana tanah disediakan oleh pemerintah daerah dan konstruksinya dilakukan Kementerian PUPR.

Hari ini, lanjut Basuki, pemerintah daerah Lampung Selatan tengah melakukan rapat demi mempersiapkan penyediaan lahan bagi relokasi.

“Kalau rekonstruksi seperti Palu dan Lombok kan kemarin dikasih uang. Namun, kali ini mereka (warga) minta dibikinkan. Takut kalau dikasih uang saja, nanti malah tidak jadi rumahnya,” ucap Basuki. (CNN)

Facebook Comments