Beranda Nasional

LIPI Menduga Model Mitigasi Bencana BMKG Sudah Jadul

23
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tidak ada relawan, Warga Pulau Legundi Membersihkan Sendiri Sisa Puing Bangunan Pasca Tsunami. Foto: Sule/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko menduga model mitigasi bencana yang dimiliki oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sudah ketinggalan zaman. Tri mendorong baiknya BMKG melibatkan lebih banyak periset untuk melihat data kebencanaan yang bisa saja setiap saat terjadi.

Tri mencontohkan salah satunya kejadian tsunami di Pantai Tanjung Lesung, Banten beberapa waktu lalu. Kenaikan muka air yang tidak sampai setengah meter sempat menimbulkan kekeliruan antara tsunami atau bukan. Model yang dipakai untuk menganalisis data itu, kata dia, harus diperbaharui supaya tidak menimbulkan kekeliruan.

“Kita ingin ada awareness dari stakeholder yang lain, saatnya untuk melibatkan periset lebih dalam. Bisa jadi model yang dimiliki BMKG mungkin juga sudah jadul, jadi harus disesuaikan,” kata Tri di Gedung LIPI, Rabu (2/1).

Tri mengatakan, yang keliru bukan BMKG, melainkan model yang dipakai sebagai basis analisis data itu yang harus dimutakhirkan. “Nah itu tentu harus melibatkan periset,” ujarnya menambahkan.

Persoalan lainnya, kata Tri, yakni ketiadaan stasiun observasi dan tidak ada sensor yang bisa memitigasi bencana tsunami. Tri mengaku kelemahan di Indonesia adalah kurangnya data untuk menanggulangi bencana. Menurut dia, sudah seharusnya antisipasi dan mitigasi bencana menggunakan sains. Tri juga memberi catatan tidak semua wilayah memiliki sensor bencana. Saat ini sensor pun baru ditempatkan di wilayah yang dinilai rawan bencana.

Desa Pulau Legundi Pasca diterjang tsunami. Foto: Reza/Kupastuntas.co

“Yang jelas data kita kurang. Kita tidak bisa menyalahkan BMKG karena mereka masih terbatas sekali karena negara ini sedemikian luasnya dan itu kan mahal ya untuk mengadakan dan me-maintance sensor-sensor ataupun stasiun observasi itu,” tuturnya.

Sebagai solusi, Tri mengatakan sudah seharusnya BMKG melibatkan periset supaya mendapatkan data yang akurat terkait bencana. Riset bukan hanya anggaran saja tapi lebih bagaimana memanfaatkan hasil riset itu untuk mengoptimalkan akurasi dan kemampuan mitigasi.

“Menurut saya itu masih perlu ditingkatkan, kita harus melibatkan teman-teman dari ITB, LIPI, kumpul jadi satu,” tuturnya.

Ketika dikonfirmasi, BMKG menolak mitigasi bencana institusinya disebut ketinggalan zaman.

“Bukan ketinggalan zaman, belum termutakhirkan karena alat yang dimiliki BMKG saat ini adalah alat peringatan dini tsunami diakibatkan karena gempa bukan vulkanik,” ujar Kepala Humas BMKG, Tauvan Maulana kepada CNNIndonesia.com, Rabu.

Terkait antisipasi kebencanaan usai tsunami Selat Sunda, BMKG mengaku telah memasang sensor ketinggian air atau water level dan sensor curah hujan di Pulau Sebesi, Selat Sunda, untuk mendeteksi kemungkinan gelombang tinggi sebagai dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kondisi desa Way Muli Kecamatan Rajabasa, salah satu desa terdampak tsunami terparah. Selasa (25/12/2018).

Alat tersebut disebut terkoneksi langsung ke server Automatic Weather Station (AWS) Rekayasa di BMKG.

“Saat ini sensor water level dan sensor curah hujan sudah terpasang di Pulau Sibesi dan live ke server AWS Rekayasa di BMKG, untuk mengantisipasi dini dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap tinggi gelombang laut,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dalam akun Instagramnya, Selasa (1/1). (cnn)

Facebook Comments