Kupastuntas.co, Lampung Utara - Memasuki musim tanam tahun ini petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Lampung Utara kembali mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi beberapa bulan terakhir.

Kelangkaan pupuk subsidi pemerintah diantaranya jenis KCL, Phonska dan Urea. Bukan hanya kelangkaan pupuk saja yang menjadi masalah, mulai dari masalah adminstrasi sampai dengan birokrasi juga justru mempersulit petani mendapatkan pupuk. Padahal pemerintah telah berulang kali berucap, bahwasanya kebutuhan petani dalam rangka menyambut musim tanam datang dijamin stoknya. Namun fakta di lapangan yang terjadi malah sebaliknya.

Sebagaimana dikeluhkan salah seorang petani yang tergabung dalam kelompok tani di Kecamatan Tanjung Raja, Warsid Umar mengatakan petani di desanya telah sebulan terakhir mencari pupuk di sejumlah kios yang menjadi tempat penyaluran pupuk bersubsidi, namun hasilnya nihil. Sehingga mereka khawatir tanaman yang baru saja ditanam akan kekurangan asupan. Dan hasil panen petani akan rendah dan menyebabkan perekonomian semakin sulit.

"Kami yang tergabung dalam kelompok tani selalu saja merasa khawatir dengan masalah ini. Karena ini bukan hanya terjadi sekarang, tapi setiap memasuki musim tanam begini keadaannya," kata dia, Senin (7/1/2019).

Menurutnya, permasalahan yang dihadapi warga berprofesi petani disana telah menjadi langganan setiap tahun. Bukan hanya terjadi pada Tahun 2019 saja, sehingga opini berkembang bahwa ada permainan distributor didalamnya. Demi meraup untung sebesar-sebesarnya tanpa peduli kondisi rakyat dibawah yang membutuhkan pupuk untuk tanaman mereka.

"Bagaimana tidak susah, sekarang saja petani banyak beralih ke tanaman perusahaan, seperti singkong, sawit dan karet. Sebab, harga hasil kebun seperti kopi dan lada tidak stabil, saat kami coba menanam itu pupuknya langka. Kami berharap kepada pihak terkait dapat menyelesaikan permasalahan pokok petani yang telah menahun ini," ujar Umar berharap.

Sementara itu, salah satu kios pupuk yang berada di Kotabumi mengakui kelangkaan terjadi akibat dari administrasi dan birokrasi yang cukup menyita waktu. Sementara kebutuhan petani memasuki musim tanam meningkat, karena masalah administrasi di lapangan belum selesai menyebabkan belum dapat didistribusikan.

"Ya memang saat ini penandatangan MoU dengan pihak distributor belum dilakukan. Sehingga kami tidak dapat meminta jatah, memang biasanya ini terjadi pada awal tahun seperti sekarang ini. Kalau di distributor stok itu ada, tapi penyalurannya harus melalui proses dan mekanisme yang diatur," ujar narasumber Kupastuntas.co yang minta tidak disebutkan identitasnya.

Menurutnya, kalau kendala itu dapat dicarikan solusi mungkin petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi akan bernapas lega dengan administrasi menyusul misalnya, pupuk dapat segera didistribusikan dan kios bertanggung jawab. Masalah kelangkaan pupuk, khususnya bersubsidi tidak akan terjadi. (Sarnubi)