Beranda Daerah Lampung Tulang Bawang Barat

Masih Banyak Catatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh di Tubaba Dievaluasi

110
http://www.kupastuntas.co/files/ilustrasi-uang_20180225_125127.jpg
Ilustrasi

Kupastuntas.co, Tulangbawang Barat – Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) melalui Bagian Administrasi Wilayah (Adwil) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Tulangbawang Barat (Tubaba) terus melakukan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) guna memperbaiki kebijakan umum Anggaran pada Dana Desa supaya tidak terjadi permasalahan saat realisasi.

Pada evaluasi APBT yang berlangsung di ruangan Kantor Adwil Setdakab Tubaba, pihak Adwil mengaku masih banyak temuan yang masih harus diperbaiki oleh aparatur Tiyuh dalam melaksanakan Dana Desa di masing-masing tiyuh yang mana dana dari pemerintah pusat tersebut bertujuan untuk menyejahterakan rakyat melalui pemberdayaan.

“Sejauh ini sudah 4 kecamatan yang dilakukan evaluasi, dari 4 kecamatan yang telah di evaluasi ini memiliki beragam catatan,”ungkap Miral Hayadi, Kepala Bagian Adwil Setdakab Tubaba, Selasa (15/1/2018).

Catatan yang dimaksud menurut Miral, lantaran adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat sehingga berdampak pada penyusunan Rencana Pembangunan.

“Karena ini ada sesuatu yang baru, dalam keuangan di desa/Tiyuh kalau dulu acuannya adalah Permendagri nomor 113 tahun 2014 sedangkan sekarang Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang harus dilaksanakan,”terang dia.

“Sehingga sebenarnya ada kode rekening di dalamnya dan kemarin sudah ada yang kita akumulasikan, dan tentang kebijakan yang tentunya harus menjadi acuan aparatur Tiyuh ya Dana Desa itu lebih kepada pemberdayaan masyarakat. Ya, seputar itu-itulah yang menjadi catatan dan segera diperbaiki,” jelas Miral.

Ia menambahkan bahwa, evaluasi tersebut dianggap penting dalam melaksanakan kegiatan anggaran pada Dana Desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tersebut.” Kalaupun mereka masih ada hal- hal yang perlu ditindaklanjuti yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan mereka pun akan kesini, karena sebenarnya ini akan segera selesai,”cetusnya.

Kemudian, tambah Miral lagi, evaluasi secara menyeluruh tersebut juga untuk mempermudah dalam proses pencairan dana desa nanti. Sehingga, dalam rapat evaluasi tersebut masing-masing tiyuh juga melibatkan unsur Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) yang harus benar-benar difungsikan di tingkat Tiyuh.

“Sejauh ini yang kita evaluasi yang pertama apakah proses penyusunan RKP dan RAPD itu sudah sesuai dengan proses yang harus mereka lalui, sudahkah dijalani sesuai dengan perundangan-undangan, misalkan mengumpulkan Masyarakat kemudian di bahas dengan BPT dan di setujui, itu wajib dilakukan,”tegas Miral. (Irawan/Bas/Lucky).

Facebook Comments