• Kamis, 25 April 2024

Kawasan Pesisir Lampung Perlu Dipasang Early Warning System

Jumat, 18 Januari 2019 - 09.54 WIB
48

Kupastuntas.co, Lampung Selatan – Komisi X DPR-RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (17/1/2019). Rombongan yang berjumlah 8 orang itu diketuai langsung oleh Ketua Komisi X Djoko Udjianto dan disambut oleh Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto berserta jajaran pemkab setempat dan Pemprov Lampung.

Politikus Partai Demokrat ini mengaku, prihatin atas bencana gelombang tsunami yang melanda di Lampung Selatan beberapa waktu lalu. Ia menyatakan, pihaknya datang ke Lampung Selatan dalam rangka kunker spesifik bidang pariwisata di kabupaten setempat.

Djoko pun menyebutkan, kedatangan rombongan Komisi X DPR-RI itu untuk mendapatkan data dan fakta secara langsung atas kerusakan khususnya sektor wisata pasca tsunami 22 Desember 2018 lalu.

"Kita datang kesini, untuk mendapatkan data dan fakta nyata terhadap dampak tsunami disini," jelasnya.

Djoko pun menyatakan, bila pantai di Lampung Selatan memiliki potensi yang cukup besar karena memiliki garis bibir pantai sepanjang 182 Km, yang bisa dikembangkan menjadi wisata pinggir laut.

"Dengan kondisi seperti ini, tentunya saya pasti akan berbicara kepada Kementerian Pariwisata dan kementerian terkait yang berhubungan dengan masalah tsunami, agar daerah-daerah pesisir itu diberi alat early warning sistem, untuk mengantisipasi korban bencana tsunami maupun gempa bumi," jelasnya.

Ia pun mengatakan, akan mendorong beberapa kementerian terkait untuk wilayah setempat. "Karena bencana tsunami ini berlangsung begitu cepat dan mematikan, makanya kita butuh semacam alat untuk mencegah atau mendeteksi apabila terjadi bencana," kata Djoko.

Ia pun mengakui, saat ini baru melakukan pendataan riil terkait kondisi dan dampak pasca bencana. "Terus terang, kami lagi mendata. Ya mendata NTB dan Palu. Belum selesai disana, terjadi di Lampung Selatan dan Banten. Tentunya, perbaikan tidak bisa seperti sulap, yang penting itu harus kita data dulu dan pemerintah pasti akan mendesain ulang kembali," tandasnya. (Dirsah/Edu)

Editor :