Terkendala Anggaran, Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Terbengkalai

51
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kasubag Perundang-undangan Sekretarian DPRD Lambar, Anton Wijaya. (Foto: Iwan/Kupastuntas.co)

Kupastuntas.co, Lampung Barat –¬†Akibat minimnya anggaran, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) hingga saat ini belum bisa melaksanakan salah satu amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 18 tahun 2017.

Hal itu dituturkan Kasubag Perundang-undangan Sekretariat DPRD Lambar, Anton Wijaya kepada Kupastuntas.co di ruang kerjanya, Senin (21/01/2019). Ia mengaku tidak dapat dilaksanakannya Permendagri tersebut karena minimnya anggaran yang dimiliki, sehingga meski beberapa kali dibahas namun tidak dijalankan.

“Permendagri yang belum dilaksanakan itu yakni berkaitan dengan tenaga ahli Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di mana seyogyanya seluruh AKD, memiliki tenaga ahli. Tidak hanya itu, komisi dan pimpinan dewan juga tidak ada satupun yang memiliki tenaga ahli, padahal secara aturan sangat diperbolehkan,” kata Anton.

Sejauh ini lanjutnya, yang memiliki tenaga ahli baru Fraksi saja, sedangkan untuk AKD, pimpinan dewan dan komisi itu tidak ada, padahal di dalam aturannya itu diperbolehkan.

“Kendalanya ya itu tadi soal anggaran, karena beberapa diajukan namun belum direalisasikan,” ungkapnya. (Iwan)

Tanggapan Anda: