Caleg Banyak Lakukan Pelanggaran, Pengamat: Ada Celah Kosong di Regulasi dan Demokrasi yang Tidak Sehat

39
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Dedi Hermawan : Jangan Langsung Percaya Informasi dari Medsos
Pengamat politik Unila, Dedi Hermawan. Foto. Ist

Kupastuntas.co, Bandar Lampung –┬áTahapan proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 masih menyisakan banyak waktu, namun sudah banyak pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu khusus pada pemilihan calon anggota legislatif baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dari rilis jumlah pelanggaran yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Lampung pada Rabu (9/1) lalu, untuk pelanggaran selama bulan September sampai Desember 2018, Bawaslu Lampung mencatat sedikitnya ada 20 pelanggaran yang tersebar di beberapa kabupaten/kota se-provinsi Lampung.

Sedangkan, untuk tahun 2019, tepatnya memasuki bulan Januari sedikitnya 3 kasus yang telah ditangani Bawaslu Bandar Lampung yakni terkait pelanggaran administrasi, yang terbaru adalah kasus dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan caleg DPRD kota Bandar Lampung dari partai PDIP, kemudian di Lampung Timur dari partai PKS.

Melihat banyaknya caleg yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran administrasi dan pidana, pengamat politik Unila Dedi Hermawan mengatakan ini merupakan implikasi dari kondisi politik yang masih pragmatis dan banyaknya celah-celah kosong dari regulasi yang ada.

Dedi Hermawan mengungkapkan, banyaknya pelanggaran yang terjadi selama kampanye di pemilu 2019 merupakan implikasi dari kondisi politik yang pragmatis, jadi proses demokrasi Indonesia tumbuh dengan keadaan yang belum sehat. Hal inilah yang membuat dalam pelaksanaan pesta demokrasi budaya atau atmotsfir pragmatisme masih kuat, kemudian caleg berlomba-lomba untuk bisa menang dengan segala cara, dan berkompetensi dengan cara-cara yang terkadang melanggar rambu-rambu pelaksanaan pemilu, baik administrasi, etika, bahkan sampai ke pidana pemilu.

“Hasrat menang yang cukup tinggi karena modal yang besar dan tuntutan partai, sehingga menimbulkan suasana yang kurang sehat. Itu yang menyebabkan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran karena para caleg berpikir untuk menang, mereka berkompetisi di partai dan juga di dapilnya, sementara yang kita ketahui di dapil tersebut diisi oleh mereka yang memiliki kekuatan finansial yang besar maupun kecil, sehingga saling bersaing dengan menggunakan semua instrumen, bila perlu menggunakan penyelenggara, bawaslu, sampai ASN. Itu akan digunakan apabila ada cara, karena mereka semua sudah terbebani,” ungkapnya melalui sambungan telepon, Rabu (16/1).

Dedi menambahkan banyaknya pelanggaran ini terjadi bisa juga karena banyaknya celah dalam regulasi yang ada. karena menurutnya, banyak variabel yang menyebabkan pelanggaran tersebut, bisa karena regulasi yang lemah, atau celah regulasi yang dimanfaatkan oleh mereka untuk melakukan trik-trik di lapangan. Tetapi persoalannya tidak sebatas regulasi, tetapi budaya politik dan motif para caleg, contohya seperti korupsi, seketat apapun regulasinya tetap saja mereka mampu mengakali regulasi.

“Memang regulasi dan aspek penegakan hukum harus tetap diperbaiki, tetapi disisi lain kita juga harus menyehatkan demokrasi, sehatkan para caleg dan parpol agar tidak menciderai demokrasi dengan pelanggaran-pelanggaran, parpol dan caleg harus bisa membuat komitmen yang sama untuk menjaga demokrasi yang bersih dan jujur,” tandasnya. (Sule)

Tanggapan Anda: