Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Para pengusaha dan konsultan kontraktor bersama unsur pemerintah dan aparat penegak hukum, sepakat mendukung langkah-langkah dalam pemberantasan korupsi dengan komitmen menciptakan iklim bisnis yang sehat.

Hal itu terungkap dalam acara dialog terbuka bertajuk ‘Tiga Bupati di Lampung Kena OTT, Apa Sikap Kita?’ bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan LPJK Lampung, di Hotel Emersia, Selasa (12/2/2019).

Acara tersebut turut dihadiri dihadiri Asisten II Pemprov Lampung, Ketua Kadin Lampung, Wakil Ketua LPJK, Ketua Hipmi Lampung, Ketua Apindo Lampung, Ketua Forum CSR Lampung, perwakilan pengusaha, perwakilan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, perwakilan Polda Lampung.

Ketua Umum BPD Hipmi Lampung, Arie Nanda Djausal, menjelaskan organisasi yang dipimpinnya memiliki peran untuk menumbuhkan penerus wirausaha. Tanggung jawab itu menjadikan Hipmi untuk berperan sebagai oase di tengah masalah korupsi yang kerap melanda kepala daerah dan pengusaha agar dapat dijauhi.

"Dialog ini sebagai upaya untuk mengurai benang kusut korupsi di daerah. Memang tak mudah, karena sudah terjadi selama puluhan tahun. Tapi, menjadi lebih baik jika dimulai dari satu langkah kecil dalam dialog ini. Memang tidak menyelesaikan masalah, tetapi membuat semua tahu kami berdiri disisi kebenaran," kata Arie saat membuka dialog.

Ia pun berharap diskusi ini membuka wacana untuk menyelaraskan semangat perubahan. “Kami ingin seluruh pemangku kepentingan bisa berubah lebih baik sepanjang komitmen bisa dipegang. Namun, komitmen saya tidak cukup, karena perlu dikawal dilapangan dengan pengawasan dan mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran," ujarnya.

Sementara Ketua Kadin, M. Kadafi, mengatakan, 90 persen kasus korupsi melibatkan pengusaha dan pemerintah. “Ini jadi masalah besar jika tidak segera kita rubah," kata Kadafi.

Ia pun menginginkan adanya iklim usaha dengan persaingan baik dan secara terbuka. Itu agar iklim usaha di Lampung, bisa menjadi kondusif. “Perlu tindakan preventif dalam pemberantasan korupsi," kata Rektor Universitas Malahayati ini.

Sedangkan Wakil Ketua I LPJK Lampung, Napoli Situmorang, mempertanyakan nasib para pengusaha kontraktor apabila hal ini dibiarkan terus terjadi, apakah harus beralih profesi.

Ia pun bingung jika tetap ada setoran awal proyek, maka kontraktor harus kemana. "Sangat miris melihat kondisi saat ini," kata dia.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung, M Yusuf Kohar, meminta budaya setoran proyek yang selama ini terjadi harus dihentikan.

Menurutnya, kepala daerah harus fokus untuk mengatasi masalah pembangunan di daerahnya. "Jangan setoran-setoran itu, fokus aja bangun daerah," kata pria yang menjabat Wakil Wali Kota Bandar Lampung ini.

Sekretaris Komite Advokasi Daerah (KAD) Lampung, B Mofajes Charopeboka pun meminta budaya setor menyetor harus dihentikan. “Hentikan itu (Setoran), saya kira KPK sudah melakukan banyak cara untuk mencegah dan menindak soal korupsi ini," kata dia. (Farhan)