Beranda Daerah Lampung Tulang Bawang Barat

Kasus Pengadaan Buku Senilai Rp2 Miliar di Dinas Pendidikan Tubaba, Distribusi Diduga Tak Sesuai Kontrak

205
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Buku bacaan untuk perpustakaan dari proyek pengadaan tahun 2018 di Dinas Pendidikan Tubaba sudah didistribusikan ke sekolah-sekolah penerima, Rabu (13/2/2019). Proyek senilai Rp 2 Miliar yang bersumber dari DAK APBN 2018 ini diduga syarat mainan. Foto: Irawan/Kupastuntas.co

Rekanan proyek pengadaan buku bacaan perpustakaan senilai Rp2 miliar di Dinas Pendidikan Tubaba, diduga tidak mendistribusikan jumlah buku sesuai kontrak. Padahal, semestinya setiap sekolah harus menerima sebanyak 880 buku bacaan.  

Kupastuntas.co, Tulangbawang Barat – Dugaan akal-akalan dalam proyek pengadaan buku bacaan perpustakaan senilai Rp2 miliar di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) tahun 2018, makin terkuak. Selain diduga buku yang dikirim tidak sesuai kontrak, ada sekolah yang belum punya perpustakaan juga ikut dikirimi buku bacaan oleh rekanan.

Informasi yang dihimpun Kupas Tuntas dari sekolah penerima bantuan, hingga kini sejumlah sekolah belum memanfaatkan bantuan buku tersebut. Bahkan, ada sekolah yang belum membuka buku bantuan, karena merasa tidak pernah ada pemberitahuan sebelumnya.

“Kami tidak tahu mas kalau untuk jumlah bukunya secara rinci, kami hanya menerima rincian diatas kertas serta serah terima dari Disdik secara tertulis saja yakni sebanyak 880 buku,” kata Kepala SDN 03 Setia Bumi, Kecamatan Gunung Terang, Apri Irianto.

Apri menerangkan, buku yang diberikan ada 18 dus, yang hingga saat ini belum dibuka. Ia pun ragu jika buku yang riil diterima mencapai 880 buku.

“Karena kami diberitahu yang mengantar dus-nya jangan dibuka dulu, sebelum diperiksa dari pihak Dinas Pendidikan. Kalau 880 buku sepertinya tidak sampai, tapi dibukti serah terima tertulis 880 buku,” terang Apri.

Yang lebih mengherankan, SDN 02 Setia Bumi yang belum memiliki perpustakaan pun ikut diberikan buku bacaan tersebut. Akibatnya, buku hanya menumpuk di kantor kepala sekolah.

“Sekolah kami menerima bantuan buku bacaan dari Dinas Pendidikan sebanyak 18 dus, yang hingga saat ini belum kami buka dusnya. Untuk perpustakaan sekolah saja kami belum ada, gimana meletakan buku bacaan ini,” kata Ruhari selaku Kepala Sekolah SDN 02 Setia Bumi.

Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Disdik Tubaba Doni Novalian mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan di semua sekolah penerima bantuan, untuk memastikan jumlah bantuan buku yang diterima.

“Untuk bukunya kurang lebih 800 judul, dan kalau untuk jumlah pastinya saya kurang tahu, itu ada di datanya. Tapi yang pasti setiap sekolah menerima jumlah buku yang sama,” kata dia, kemarin.

Doni menegaskan, apabila terjadi ketidaksesuaian dengan apa yang disepakati dalam pembagian bantuan buku tersebut, maka pihak Disdik akan memberikan surat teguran. “Artinya kalau memang ada penyimpangan, kita berhak memberikan teguran,” ujar dia.

Pernyataan sama disampaikan Sekretaris Disdik Tubaba Budiman didampingi Kasi Keaksaraan dan Kesetaraan Badri, bahwa bantuan buku sudah direaliasikan dan hingga saat ini Dinas Pendidikan belum menerima keluhan apapun dari pihak sekolah yang menerima bantuan.

“Kalau untuk jumlah buku yang diterima pihak sekolah, kami tidak mengetahuinya secara rinci. Karena itu dilelang dan dikerjakan oleh pihak ketiga. Terkait persoalan yang menerima tidak ada perpustakaan itu bukan wewenang kami, sebab yang kami berikan bantuan sesuai daftar dari pejabat sebelum kami,” terangnya.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat akan mengecek kembali di lapangan untuk memastikan jumlah buku yang diterima setiap sekolah.

Berpotensi Merugikan Negara

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Disdik Tubaba Jumadi menegaskan, jika sampai buku yang diterima sekolah tidak sama, maka rekanan dari CV Bukit Mas Mulia (BMM) berpotensi merugikan keuangan negara.

“Untuk jumlah buku dipastikan sebanyak 880 eksamplar, dan seluruh sekolah penerima memdapatkan jumlah buku yang sama. Dan itu sudah diperiksa oleh tim dari Disdik Tubaba sebanyak 7 orang dari sebelum buku itu didistribusikan,” kata Jumadi.

Jumadi mengungkapkan, jika saat ini ada persoalan yang muncul pada proyek pengadaan buku tersebut, maka merupakan tanggung jawab rekanan. Sehingga rekanan patut mendapatkan sanksi.

“Dan jika ada perbedaan dalam pendistribusian buku sehingga tidak sama, maka itu sudah terjadi kerugian negara. Contoh ada yang menerima 18 dus dan ada yang kurang, itu dipastikan dapat merugikan negara dan bisa kena sanksi,” tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, pada saat pendistribusian buku ke sekolah harus ada laporan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh semua pihak, baik dari sekolah, dinas pendidikan dan perusahaan penyedia.

“Karena apabila tidak ada tanda tangan ketiga pihak itu, maka dianggap tidak sah,” terangnya. (Irawan)

Facebook Comments