Beranda Daerah Lampung Tulang Bawang Barat

Kasus Pengadaan Buku Bacaan Rp2 Miliar Disdik Tubaba, Kejari: Rentan Bermasalah

129
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Buku bacaan untuk perpustakaan dari proyek pengadaan tahun 2018 di Dinas Pendidikan Tubaba sudah didistribusikan ke sekolah-sekolah penerima, Rabu (13/2/2019). Proyek senilai Rp 2 Miliar yang bersumber dari DAK APBN 2018 ini diduga syarat mainan. Foto: Irawan/Kupastuntas.co

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang berjanji mendalami proses lelang pengadaan buku bacaan perpustakaan senilai Rp2 miliar di Dinas Pendidikan Tulangbawang Barat, yang diduga sarat mainan.

Kupastuntas.co, Tulangbawang Barat – Kasi Intelijen Kejari Tulangbawang Akhmad Rafliansyah menegaskan, proyek pengadaan buku koleksi perpustakaan SD di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) tahun 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN, harus sesuai ketentuan. Sehingga, pelaksanaan lelangnya pun harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Meskipun Kejaksaan Negeri Tulangbawang belum lebih jauh masuk ke persoalan teknis, namun Rafli memastikan pihaknya akan melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut.

Rafli membeberkan, dari sebelum proyek pengadaan buku digelar, sebenarnya pihak Disdik Tubaba pernah memintanya untuk menjadi pagar (Pendamping) pada kegiatan tersebut agar tidak bermasalah.

Namun, Rafli menolak tawaran Disdik Tubaba itu dengan alasan kegiatan tersebut rentan bermasalah.

“Waktu itu pernah mengajukan pendampingan dengan kita, tetapi kita tolak. Karena itu tidak strategis atau kurang strategis,” jelas Rafli, Senin (18/2/2019).

Berita Terkait: Pengadaan Buku di Dinas Pendidikan Tubaba Senilai Rp 2 Miliar Diduga Sarat Mainan

Namun setelah muncul dugaan terjadi penyimpangan, maka Kejaksaan Negeri Tulangbawang akan melakukan pengusutan terhadap persoalan itu. Tetapi, lanjut Rafli, karena saat ini masih ada audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga pihaknya tidak mau berbarengan.

“Pasti kita tindaklanjuti. Tapi belum bisa sekarang karena masih ada kegiatan BPK, nanti khawatirnya benturan dengan kegiatan BPK. Kita jadi nggak enak,” terang dia.

Rafli menuturkan, pihaknya telah mempelajari masalah tersebut sejak munculnya pemberitaan di media massa.

“Terkait pemberitaan tersebut sudah menjadi pantauan. Saya juga sudah bilang waktu di Inspektorat sana (Tubaba) ada orang Dinas Pendidikan juga, saya sampaikan kalau pengadaan buku dana DAK itu hati-hati,” ungkapnya.

Disinggung kemungkinan terjadi tumpang tindih dalam proyek pengadaan buku melalui DAK dan APBD, Rafli menyatakan belum percaya kalau oknum-oknum di Pemda Tubaba berani melakukan itu.

“Kecil kemungkinan, terlalu mereka berani. Bupati juga masuk kalau gitu. Itu dari DAK bantuan kementerian tetapi ditransfer ke Kasda (kas daerah). Jadi untuk pencairannya tidak lewat Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Kota Bumi lagi, melainkan lewat Kasda,” paparnya.

Ditanya ada sekolah yang belum memiliki perpustakaan namun tetap dikirim buku bacaan, Rafli mengatakan harus dikaji lebih jauh sampai sekolah itu bisa dikirimi buku bacaan.

“Untuk penerima (Sekolahan yang tidak memiliki perpustakaan) belum tahu teknisnya, yang kita konsen itu diproses lelang pengadaannya. Kalau penerima ya namanya semua sekolah, siapa tahu itu ada tujuan yang lain,” ujarnya.

Sementara itu, Agus Tomi selaku Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Tubaba menduga, ada banyak permasalahan yang terjadi pada proyek pengadaan buku di Disdik Tubaba itu.

“Mulai dari sistem lelang, kemudian tidak sesuai petunjuk teknis, ada juga dugaan monopoli proyek, hingga realisasi kegiatan yang ternyata bermasalah. Fakta-faktanya sudah jelas jika dalam pelaksanaan pengadaan buku perpustakaan tersebut sangat janggal. Ini adalah kewenangan aparat penegak hukum yang lebih peka terhadap kasus-kasus KKN seperti ini,” tegasnya.

Berita Terkait: Kasus Pengadaan Buku Senilai Rp2 Miliar di Dinas Pendidikan Tubaba, Distribusi Diduga Tak Sesuai Kontrak

Agus pun mendesak aparat penegak hukum secepatnya bertindak, sehingga bisa terungkap permasalahan yang terjadi pada proyek pengadaan buku ini. Sehingga bisa menjadi efek jera bagi oknum-oknum yang kerap bermain dalam proyek-proyek di Kabupaten Tubaba.

“Demi keberlangsungan proses pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Tubaba agar lebih efektif dan tepat sasaran, kami dari Askonas Kabupaten Tubaba meminta agar penegak hukum segera bertindak cepat,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Tubaba Edison mengatakan, aparat penegak hukum harus turun tangan menyikapi adanya dugaan permainan lelang di LPSE untuk kegiatan pengadaan buku bacaan perpustakaan SD di Disdik Tubaba tahun anggaran 2018.

Ia meminta, agar siapa yang bermain dalam proyek itu harus diungkap dan diproses secara hukum, agar bisa menimbulkan efek jera buat panitia lelang lain yang coba-coba bermain.

“Dibuka saja siapa rekanan dan pihak-pihak yang diduga bermain di dalamnya. Sehingga, ada kejelasan ada tidak permainan dalam proyek itu. Karena memang kalau proyek pengadaan seperti buku ini rawan terjadi penyimpangan,” kata Edison, kemarin.

Pernyataan sama disampaikan Salmani anggota Komisi II DPRD Tubaba. Salmani mengatakan, DPRD akan melakukan pemeriksaan di tingkat bawah untuk mengetahui adanya dugaan permainan dalam proyek pengadaan buku bacaan perpustakaan.

Menurutnya, DPRD selaku lembaga pengawas tidak bisa tinggal diam menyikapi indikasi permainan dalam proyek pengadaan buku perpustakaan di Disdik Tubaba. Ia menegaskan, pihaknya akan turun ke lapangan untuk melakukan pengumpulan informasi dan data dari sekolah penerima buku bacaan tersebut. (Irawan)

Berita Terkait: Kasus Pengadaan Buku Bacaan Rp2 Miliar, DPRD Tubaba: Usut Sampai Tuntas

Facebook Comments