Beranda Bandar Lampung

KPK Periksa 3 Anggota DPRD Lamteng dan Swasta, Total Saksi Mencapai 47 Orang

145
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto : Ist

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan satu pihak swasta, Selasa (19/2/2019).

Tiga anggota DPRD yang dipanggil adalah Saifulloh Ali, Purismono dan Firdaus Ali. Mereka rencananya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap ke DPRD Lampung Tengah yang juga melibatkan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa. Penyidik mendalami pengetahuan para saksi tentang dugaan aliran dana dari Bupati pada sejumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, serta proses pengesahan APBD-P Tahun 2017 dan APBD Tahun 2018 dan Pengesahan pinjaman Pemkab Lampung Tengah kepada PT SMI.

Sementara untuk pihak swasta sendiri, penyidik mencoba mengklarifikasi informasi dan peran terkait dugaan aliran dana ke bupati untuk kepentingan mendapatkan proyek di Lampung Tengah yang akan dibiayai dari pinjaman PT SMI.

Dalam pengembangan kasus ini, Mustafa kembali menjadi tersangka. Selain itu empat anggota DPRD juga ikut terjerat.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MUS (Mustafa),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (19/2/2019).

Febri pernah mengatakan, para saksi yang diperiksa, didalami pengetahuannya tentang dugaan aliran dana dari Mustafa pada sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah mereka yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh KPK sudah mencapai 47 orang.

“Serta proses pengesahan APBD-P Tahun 2017 dan APBD Tahun 2018 dan Pengesahan pinjaman Pemkab Lampung Tengah kepada PT SMI,” ujarnya.

Dalam kasus ini, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Achmad Junaidi dan tiga anggota DPRD lainnya bernama Bunyana, Raden Zugiri, dan Zainudin menjadi tersangka.

Keempatnya diduga secara bersama-sama menerima hadiah atau janji terkait dengan pinjaman daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.

Keempatnya diduga menerima suap terkait tiga hal. Pertama, persetujuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

Kemudian terkait pengesahan APBDP Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017 dan pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018. (Kardo)

Facebook Comments