Kupastuntas.co, Bandarlampung – Sebagai koordinator dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri merasa kurang puas atas capaian pengentasan kemiskinan di Lampung bahkan hingga menjelang sisa masa jabatannya bersama Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo.

Hal itu diungkapkan oleh Bachtir pada acara forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung tahun 2020, yang berlangsung di ruang Abung gedung Balai Keratun, Kamis (21/2/2019).

Menurut Bachtiar, satu tugasnya ini tidak berjalan dengan baik. Bahkan dianggap capaian yang paling lemah di Provinsi Lampung justru mengenai masalah kemiskinan.

Dikatakan dia, setiap pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung harus mengetahui penyebab dari masalah kemiskinan karena setiap kabupaten/kota memiliki masalah kemiskinan yang berbeda-beda.

"Bagaimana kita mau tahu masalah kemiskinan ini bisa kita entaskan dengan cepat dan baik kalau kita tidak mengetahui penyebab kemiskinan di suatu daerah. Kalau sudah tahu apa penyebabnya, ketika kita bikin suatu program atau pengungkit untuk pengentasan kemiskinan kita bisa ketemu solusi yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan. Ini tugas kita bersama tentu dengan data yang sangat konkrit," ujar Bachtiar.

Dia mengatakan, salah satu penyebab dari lambatnya pengentasan kemiskinan di Lampung dikarenakan sering telatnya meng-update data kemiskinan di pemerintah pusat. Bahkan ia sangat kecewa ketika mengetahui ada kabupaten/kota yang tidak mempunyai perencanaan bagaimana mengatasi masalah kemiskinan.

"Lampung sudah banyak keberhasilan tapi kok angka kemiskinan ini dikit turunnya, ternyata salah satu penyebabnya karena kita tidak rutin meng-update data, sehingga walau kita turun tetapi tidak kita update, secara nasional jadi tidak tahu. Kita selalu terlambat meng-update data," katanya.

Dari itu dia minta kepada yang terlibat dalam masalah kemiskinan untuk mengidentifikasi masalah di tiap kabupaten/kota yang kemudian dilakukan perencanaan pengentasan kemiskinan yang harus sesuai dengan penyebab dari pada kemiskinan di daerah tersebut.

"Indikator kemiskinan misalnya karena lingkungannya tidak baik, rumahnya tidak disemen. Jadi kita mudah mencari solusinya seperti program semenisasi. Kalau dari 100 rumah kita semen 80 rumah, ya tinggal 20 rumah yang tersisa. Jadi kita tahu apa penyebabnya sesuai dengan indikator kemiskinan kemudian terapi kita menjadi sesuai dengan apa yang menjadi penyebab kemiskinan itu," katanya.

Seperti diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menyebutkan, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan) di Lampung mencapai 1.091,60 ribu orang (13,01 persen) pada September 2018, berkurang sebesar 5,45 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 yang sebesar 1.097,05 ribu orang (13,14 persen). (Erik)