Beranda Bandar Lampung

Sidang Suap Fee Proyek Dinas PU-PR Lamsel, KPK Telusuri Pemberian Uang ke DPR-RI

106
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Anjar Asmara saat duduk menjadi saksi dan terlibat sesi tanya jawab dengan JPU KPK di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Foto: Kardo/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandarlampung – KPK akan menelusuri dugaan adanya upaya negosiasi Bupati Lamsel nonaktif Zainudin Hasan ke DPR-RI, untuk mendapatkan kucuran DAK tahun anggaran 2018 yang diperuntukkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Lampung Selatan.

Hal ini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti keterangan terdakwa Agus Bhakti Nugroho dan Anjar Asmara dalam sidang lanjutan perkara suap fee proyek di Dinas PU-PR Lampung Selatan (Lamsel) di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Kamis (21/2/2019).

“Kami akan cari lebih dalam apa berhenti di DPR-RI, apa DPR-RI melobi Kementerian PU-PR. Karena belajar dari kasus DAK, kucuran itu memang berasal dari Kementerian PU-PR,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Ali Fikri di depan majelis hakim yang diketuai Manshur Bustami.

Ali Fikri mengatakan, semula informasi tentang adanya negosiasi itu dihembuskan oleh Anjar Asmara mantan Kadis PU-PR Lamsel ketika menjadi saksi. Anjar Asmara mengatakan bahwa ada upaya negosiasi ke pusat untuk mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) 2018 yang didanai oleh seseorang bernama Cik Ali.

“Saya mengetahui ada pemberian komitmen Rp21 miliar ke Kementerian PU-PR untuk dapat paket DAK 2018 senilai Rp 79 miliar, uangnya dari Cik Ali,” kata Ali Fikri menirukan ucapan Anjar Asmara yang juga terdakwa dalam kasus ini saat memberikan kesaksian..

Ali Fikri menegaskan, keterangan Anjar Asmara ternyata kemudian diketahui oleh Agus Bhakti Nugroho. Namun menurut Agus Bhakti Nugroho, negosiasi itu dilakukan ke DPR-RI bukan ke Kementerian PU-PR.

Nantinya, sambung Ali Fikri, informasi ini akan disampaikan ke KPK karena dinilai sebagai fakta baru. Apalagi, lanjut dia, KPK saat ini juga tengah menangani kasus DAK.

“Bahwa kemudian ada permainan seperti itu adalah fakta. Itu benar adanya, hampir terjadi pada seluruh kepala daerah yang mengurus DAK ke Kementerian PU-PR. Hal ini juga terungkap di perkara Lampung Tengah. Dan ternyata di Lamsel juga terjadi,” terang Ali Fikri.

Ia melanjutkan, setelah adanya negosiasi itu, DAK untuk Lamsel akhirnya turun. Yang kemudian dimanfaatkan lalu berujung kepada permainan proyek di Dinas PU-PR Lamsel.

Masih kata Ali Fikri, secara logika negosiasi yang dilakukan itu akhirnya berhasil karena didiskusikan ke anggota DPR-RI atas nama Sgt dari Fraksi PAN.

“Setelah nego akhirnya DAK itu turun. Jalurnya kan jelas, ada anggota DPR-RI atas nama Sgt dari Fraksi PAN. Dan Zainudin Hasan itu kan dari PAN juga,” terangnya.

Ali melanjutkan, proses negosiasi tersebut memiliki rangkaian. Merujuk dari keterangan Agus Bhakti Nugroho, negosiasi itu semula akan dilakukan oleh Ahmad Bastian. Kemudian dialihkan ke Bobby Zulhaidir dan terakhir diserahkan ke Agus Bhakti Nugroho.

“Menurut keterangan Pak Agus, tugas itu diserahkan ke Ahmad Bastian. Tapi gagal karena ada ribut-ribut. Terus ke Bobby Zulhaidir, tapi Bobby tidak sanggup karena dalam upaya nego itu harus ada pemberian uang cash. Lalu diserahkan ke Pak Agus,” tutur Ali Fikri.

Terhadap negosiasi itu, Agus Bhakti Nugroho dalam kesaksiannya menyatakan bahwa ada keterkaitan Hermansyah Hamidi dan Syahroni.

Pada 2017, Hermansyah Hamidi ditemani Syahroni melakukan negosiasi ke DPR-RI, namun tidak disertai pemberian uang.

“Hanya nego begitu aja,” kata Agus Bhakti Nugroho.

Selanjutnya, ada negosiasi disertai pemberian uang dalam satu koper yang dibawa Hermansyah Hamidi dan Syahroni ke Kalibata, Jakarta. Bahkan, ketika Agus Bhakti Nugroho melakukan negosiasi saat itu, DPR-RI meminta fee sebesar 7 persen dari pengajuan DAK Dinas PU-PR Lamsel.

“Saya lapor ke Bupati. Kata Bupati ditawar menjadi 5 persen. Uang nego itu dari Syahroni, itu adalah uang dari fee proyek,” imbuhnya.

Namun dalam perjalanan tugas yang diemban itu, Agus Bhakti Nugroho sempat menyampaikan pesan untuk menitipkan istri dan anaknya apabila dirinya melakukan tugas itu.

“Itu yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pak Agus. Tapi tadi beliau tidak mau menjelaskan apa maksud dari pesan itu, dia sempat menangis,” pungkasnya.

Pada sidang kali ini, mantan Kadis PU-PR Lamsel Anjar Asmara yang juga terdakwa dalam kasus tersebut, didudukkan sebagai saksi untuk mantan anggota DPRD Lampung Agus Bhakti Nugroho, terdakwa lainnya. (Ricardo)

Facebook Comments