Kupastuntas.co, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung akan memperbaiki perahu nelayan yang rusak akibat tsunami Selat Sunda, 22 Desember 2018 lalu. Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengatakan, Pemprov Lampung akan menganggarkan untuk perbaikan kapal nelayan yang rusak.

Menurutnya, perbaikan perahu nelayan ini akan diambil dari dana APBD Lampung, khususnya dari dana tanggap darurat. Saat ini Pemerintah Lampung melalui Dinas Sosial dan BPBD, masih menghitung berapa biaya perbaikan untuk satu perahu, agar anggaran yang dikeluarkan cukup dan tidak kurang.

“Mengenai anggarannya akan dirapatkan dahulu,” kata Ridho, Sabtu (23/2/2019).

Dikatakannya, hampir dua bulan berlalu, namun ratusan nelayan masih belum bisa melaut karena perahu mereka yang rusak. Gubernur Ridho menjelaskan, berdasarkan laporan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung terdapat 700 perahu di bawah 3GT yang hancur, dan itu merupakan sumber utama mata pencaharian para nelayan.

“Untuk itu, kita harus membantu mata pencaharian mereka agar dapat hidup mandiri kembali. Misal biaya perbaikan 1 perahu 10 juta bila dikali 700 kapal berarti harus menyiapkan anggarannya untuk perbaikan,” katanya.

Ridho mengungkapkan, dengan diadakannya program perbaikan perahu nelayan, ini dapat membantu  agar mereka cepat kembali melaut seperti sediakala.

“Pemerintah Lampung akan segera merealisasikan, dan hari Senin besok (hari ini) tim akan bekerja untuk mendata jumlah perahu yang layak diperbaiki,” terang dia.

Salah satu aksi nyata yang dilakukan Gubernur Ridho dalam membantu para korban tsunami yakni kembali melakukan pengumpulan dana secara langsung dengan menyumbangkan lagu dalam Pagelaran Musik Kemanusian Peduli Korban Tsunami, di Elephant Park, Enggal, Sabtu (23/2/2019) malam. Kegiatan ini menghasilkan dana Rp58 juta.

Sebelumnya, Ridho juga menggelar konser kemanusiaan untuk korban tsunami pada Jumat (11/1) lalu. Dalam konser ini berhasil dikumpulkan dana sekitar Rp 443.379.000.

"Kita harus terus memberikan dukungan kepada saudara kita yang terkena dampak bencana tsunami Selat Sunda. Bagaimana kita memampukan mereka untuk menjadi kembali hidup normal dan menjadi bagian masyarakat sebagaimana umumnya," ujar Gubernur.

Terpisah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mendorong perbaikan budi daya perikanan di Lampung dan Banten pasca tsunami. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya  KKP Slamet Soebjakto mengatakan, KKP berkewajiban memotivasi masyarakat untuk segera bangkit.

“Kami ingin pembudidaya segera kembali melanjutkan usahanya. Produksi perikanan baik dari budi daya maupun penangkapan harus kembali bangkit. Kami tahu potensi perikanan budi daya yang dimiliki Pandeglang luar biasa," katanya, saat menyerahkan bantuan berupa 35.000 ekor benih lele dan 1,4 ton pakan ikan serta paket sembako kepada 160 kepala keluarga di Pandeglang, Banten, Minggu (24/2/2019).

Slamet juga mengharapkan kepada masyarakat membentuk kelompok berbadan hukum atau koperasi untuk memudahkan pembinaan dan penyaluran bantuan dari pemerintah termasuk KKP, perbankan serta lembaga lainnya. Terkait isu dan ketakutan masyarakat untuk makan ikan hasil tangkapan di laut, ia kembali mengingatkan bahwa itu adalah anggapan yang salah.

“Ikan di lautan itu tidak makan jenazah korban tsunami yang terbawa ke laut. Itu anggapan yang tidak tepat. Ikan di laut makan berbagai jenis plankton dan makan ikan lain yang ukuran badannya lebih kecil dari bukaan mulutnya," ujarnya. (Ant/Rls)