Beranda Daerah Lampung Way Kanan

Pemkab Way Kanan Rapat Sosialisasi Batas Kampung dan Konflik Ganti Rugi Tanah

140
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ilustrasi batas wilayah

Kupastuntas.co, Way Kanan – Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Sekretaris Daerah (Sekda), mengadakan rapat sosialisasi mengenai batas-batas tiga Kampung dan Konflik ganti rugi tanah Ulayat Gunung Sangkaran yang di duduki oleh PT Bumi Madu Mandiri (BMM) yang belum dibayarkan kepada masyarakat, pertemuan tersebut dilakukan di ruang rapat Sekda Kabupaten Way Kanan, Rabu (27/2/2019).

“Kami hari ini mengadakan sosialisasi sekaligus rapat menentukan batas wilayah tiga kampung dan penyelesaian konflik masyarakat Gunung Sangkaran dengan PT BMM, terkait ganti rugi lahan lebih kurang 100 hektar milik masyarakat yang sudah ditempati oleh PT BMM sejak tahun 2011, sampai sekarang belum ada kejelasan soal ganti rugi lahan masyarakat tersebut,” kata Eeng Saputra selaku koordinator,

Pertemuan itu melibatkan pemerintah daerah yang diwakili oleh Sekda, tiga Kepala Kampung, tim tapal batas masing-masing Kampung, PT BMM, serta KPH Bukit Punggur dan Badan Imformasi dan Giopisial 2018.

Eeg, melanjutkan Di mana dari hasil pertemuan itu pemerintah daerah melalui Sekda menetapkan batas-batas tiga Kampung tersebut. Lubuk Makman batas Kampung Gunung Sangkaran dengan Giham dan Beringin Tuju batas Blambangan Umpu dengan Kampung Gunung Sangkaran.

Penentuan batas ini menggunakan data peta tahun 1995, serta pengakuan tokoh adat Gunung Sangkaran, Blambangan Umpu dan tokoh adat Tanjung Raja Giham. Dari hasil penetapan batas-batas Kampung, selanjutnya Pemerintah daerah akan segera memasang patok batas sementara di antara batas ke tiga Kampung.

“Jadi dari hasil peta tahun 1995 di tambah data-data yang ada di lapangan, terdata sekitar kurang lebih 100 hektar tanaman sawit PT BMM berada di atas tanah Ulayat Gunung Sangkaran, ini sudah jelas PT BMM beroperasi di atas tanah Ulayat Gunung Sangkaran,” terangnya.

“Saya selaku perwakilan masyarakat Gunung Sangkaran mengharapkan agar PT BMM dapat menerima keputusan yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah, serta mengakui kesalahan dalam pencaplokan tanah Ulyat Gunung Sangkaran, ujar Eeg.

Dharapkan PT BMM segera menghentikan seluruh aktivitas di atas tanah Ulayat masyarakat Gunung Sangkaran. namun apabila teguran masih diabaikan masyarakat akan lakukan pendudukan paksa di atas lahan PT BMM yang berada di tanah Ulayat Gunung Sangkaran,” terangnya. (SANDI)

Facebook Comments