Beranda Bandar Lampung

Pemprov Lampung Minta KPK Dampingi Pengisian LHKPN

27
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ilustrasi

Kupastuntas.co, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meminta Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) untuk memberi pendampingan dalam pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Hal itu diungkapkan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo saat diwawancara awak media, di gedung Balai Keratun, Selasa (5/3/2019). Menurut dia, perlu waktu dalam penyesuai dari perubahan sistem manual ke elektronik.

“Pejabat kita terbiasa dengan kertas, tidak ada masalah ketika dulu kita diminta melaporkan LHKPN. Tapi ketika beralih ke sistem LHKPN elektronik (LHKPN-el) Kami ini bingung mau mengisi LHKPN bagaimana. Tadi ada permintaan untuk diberi pendampingan oleh KPK,” ujar Ridho.

Sementara, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Agus Rahardjo menjelaskan bahwa pelaporan LHKPN sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Melihat minimnya jumlah pelaporan LHKPN saat ini ketika telah berubah menjadi LHKPN-el atau tak lagi manual, pihaknya akan melakukan penelitian kembali terhadap para wajib lapor.

“Seperti DPRD yang dulu LHKPN itu konvensional melapor dengan hard copy itu cukup lumayan, DPR di pusat itu sampai melebihi 90 persen yang melapor. Tapi begitu menjadi LHKPN-el kok turunnya drastis, itu yang perlu kita teliti apakah gaptek atau yang lain kok ketika menjadi sistem elektronik tidak mengirimkan hard copy kok malah turun,” ungkap Agus.

Pelaporan LHKPN juga, tambah Agus, merupakan syarat untuk dilantiknya suatu calon anggota legislatif yang menang dalam proses pemilihan calon legislatif.

“Kebetulan ini kan tahun politik, aturan dari KPU nanti sebelum yang bersangkutan menang dan dilantik, maka harus menyerahkan LHKPN. LHKPN itu menjadi syarat pelantikan untuk anggota legislatif yang baru,” katanya.

Sementara terhadap yang tidak melalui pemilihan seperti Kepala Dinas, pihaknya terlebih dahulu akan menyurati yang bersangkutan. Jika dengan surat itu tingkat kepatuhannya masih kurang, dimungkinkan KPK akan mengambil langkah lanjutan. (Erik)

Facebook Comments