Beranda Bandar Lampung

Tidak Ada Kejelasan, Akhirnya Jaksa Kembalikan SPDP Kasus Dugaan Korupsi Pengujian Sampel Air ke Polresta Bandar Lampung

126
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ilustrasi Korupsi

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Pidsus Kejari) Bandar Lampung akhirnya mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan korupsi dana PAD retribusi pengujian sampel air di UPT pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung, ke Polresta Bandar Lampung.

“Setelah saya koordinasikan dengan Pak Kajari, akhirnya SPDP itu kami kembalikan ke penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung, saya lupa kapan pengembaliannya, kalau nggak salah sudah seminggu yang lalu,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Bandar Lampung, Basuki Raharjo, saat dikonfirmasi, Selasa (12/3).

Basuki menjelaskan, dikembalikannya SPDP lantaran tidak ada kejelasan sudah sejauh mana penanganan perkara tersebut. “Kami sudah melayangkan P17 untuk mempertanyakan perkembangan hasil penyidikannya itu. Tapi, tidak ada balasan atas P17 kita itu. Seharusnya penyidik menjawab P17 kita, apakah penanganan kasusnya masih lanjut atau tidak,” jelasnya.

Dikatakan Basuki, berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kejaksaan, ada batas waktu terkait P17 tersebut. “Ada batas waktunya. Dan itu (P17) sudah lewat waktunya, bahkan sampai bertahun-tahun lewatnya itu,” ujarnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Kompol Rosef Effendi, enggan menjawab saat dikonfirmasi melalui sambungan ponselnya, Selasa (12/3).

Untuk diketahui, dalam kasus ini sudah terdapat dua orang yang paling bertanggung jawab. Itu berdasarkan SPDP yang dikirimkan penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung ke Kejari Bandar Lampung sejak 2017 silam.

Usai pengiriman SPDP, penyidik tak kunjung melimpahkan berkas perkara tersebut untuk diteliti Jaksa Peneliti. Tak ayal, pihak Kejaksaan kemudian melayangkan P17 (2017), yakni mempertanyakan perkembangan hasil penyidikan.

Karena tidak ada jawaban dari penyidik, SPDP pun dikembalikan pada Tahun 2017. Namun di tahun 2018, penyidik kembali mengirimkan SPDP baru ke Kejaksaan. Akan tetapi, hingga tahun 2019, lagi-lagi tidak ada jawaban perkembangan dari penyidik.

Perkara ini ditangani penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polresta Bandar Lampung sudah hampir tiga tahun. Selama proses penyelidikan, puluhan saksi para pegawai di DLH Lampung dan beberapa perusahaan yang melakukan uji sampel air sudah diperiksa. Hasilnya, penyidik pun meningkatkan kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan. Bahkan penyidik sudah meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung untuk menghitung kerugian negara yang ditimbulkan.

Apabila penghitungan kerugian negara telah keluar, penyidik segera menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

Kasus ini terjadi di tahun 2015-2016. Saat itu UPT Pengelolaan Lab Lingkungan melakukan pengujian kualitas air seperti limbah cair terhadap beberapa perusahaan industri, rumah sakit dan perhotelan.

Setiap uji sampel air, UPT menarik retribusi yang besarannya ditetapkan oleh Pemda, tergantung jumlah parameter yang akan diuji dan biaya pengambilan sampel air ke perusahaan-perusahaan.

Biaya retribusi ini, seharusnya langsung disetorkan ke kas negara sebagai PAD. Setidaknya, terdapat sekitar 100 perusahaan yang telah melakukan uji sampel air.

Namun, polisi menduga ada penyimpangan dalam pengelolaan retribusi tersebut, sehingga dilakukan penyelidikan dengan mengambil sampel 25 perusahaan. Setelah dilakukan pengecekan, jumlah yang disetorkan 25 perusahaan itu sebesar Rp753 juta lebih.

Tapi faktanya, yang tercatat di laporan keuangan UPT sebesar Rp408 juta lebih. Karena ada perbedaan dari laporan pendapatan UPT dengan yang telah disetorkan 25 perusahaan, polisi pun menduga ada penyelewengan dana pada pengelolaan retribusi tersebut. (Kardo/Oscar)

Facebook Comments