Beranda Bandar Lampung

Jaksa Siap Tindaklanjuti Audit BPK Soal Dana BOS dan PIP Pemkot Bandar Lampung

138
Ilustrasi BOSDA

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Pihak Kejaksaan baik Kejaksaan Negeri (Kejari) maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, siap menindaklanjuti hasil audit BPK terkait pengelolaan dana pendidikan melalui Program BOS dan PIP Pemkot Bandar Lampung.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bandar Lampung, Basuki, mengaku siap menyelidiki hasil audit BPK. “Kami siap jika memang itu (BOS dan PIP) terindikasi adanya pelanggaran dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” tegasnya.

Namun, kata dia, sampai sejauh ini pihaknya belum ada menerima hasil audit BPK. “Kita belum ada menerima hasil auditnya itu. Tapi kalau kami diminta mengusutnya, kami siap,” tegasnya lagi.

Terpisah, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Andi Suharlis, menegaskan, segera mengkroscek ke Inspektorat terkait hal tersebut. “Nanti kita kroscek kesana (Inspektorat) apakah apa yang disampaikan BPK itu sudah ditindaklanjuti atau belum,” kata dia.

Terkait Inspektur Kota Bandar Lampung, Umar, yang tidak mengetahui soal audit BPK tersebut, mantan penyidik KPK ini mengaku heran. “Loh, kok Inspektorat nggak tahu, kan mereka pasti mendapat tembusan dari BPK. Nggak bener itu, nanti kita kroscek,” tegasnya.

Berita Terkait : Ini Hasil Audit BPK Terkait Dana BOS dan PIP Pemkot Bandar Lampung

Berita Terkait : Terkait LHP BPK Soal Dana Bos dan PIP, Inspektorat Bandar Lampung..

Berita Terkait : Tak Kunjung Ada Kejelasan, Aparat Hukum Didesak Usut Dana BOS-PIP Pemkot Bandar Lampung        

Sekedar mengingatkan, BPK Perwakilan Lampung menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan pendanaan pendidikan melalui Program BOS dan PIP pada Pemkot Bandar Lampung tahun anggaran 2015-2018 semester pertama, pada Kamis (20/12/2018) lalu di kantor BPK setempat.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Sunarto, menyampaikan bahwa di Pemkot Bandar Lampung, PIP belum diterima oleh seluruh peserta didik yang membutuhkan, kemudian pencairan dan penyaluran dana pendidikan seringkali tak tepat waktu.

“Atas permasalahan itu, kami rekomendasikan agar Pemkot memverifikasi kembali kelayakan penerima bantuan PIP. Inputnya masih bermasalah. Sinkronisasikan kembali dengan data anak usia sekolah yang memperoleh KIS dan PKH. BOS dan BOSDA harus verifikasi sesuai kebutuhan,” kata Sunarto.

Sunarto melanjutkan, paling lambat 60 hari setelah LHP tersebut disampaikan, rekomendasi dari BPK harus segera dilaksanakan. Sebab bila tidak, maka aparat penegak hukum yang akan bertindak. (Farhan/Oscar)

Facebook Comments