Beranda Bandar Lampung

Dugaan Limbah Tambang Emas Cemari Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tunggu Laporan Warga

91
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ilustrasi

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung masih menunggu laporan warga, untuk menindaklanjuti dugaan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan emas oleh PT Napal Umbar Picung (NUP) dan PT Lampung Kencana Cikantor (LKC).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung Fitter Syahboedin mempersilahkan masyarakat di sekitar lokasi tambang, untuk mengadukan kepada pihaknya berdasarkan bukti yang jelas.

“Silahkan saja melapor asalkan prosedurnya terpenuhi, artinya siapa yang mengadu harus jelas, dan mekanisme juga jelas. Nanti kita telusuri, diuji lewat laboratorium. Kalau semuanya lengkap baru kita uji sama-sama,” kata Fitter, Selasa (19/3/2019).

Fitter mengatakan, jika hasil dari uji laboratorium atas pengaduan masyarakat tersebut ternyata terbukti mencemari lingkungan, maka bisa ditindak tegas perusahaan yang bersangkutan.

“Nanti kalau setelah diuji terbukti mencemari lingkungan, berarti jelas perusahaan itu melanggar peraturan. Tapi yang jelas kalau ada keluhan ya mohon disampaikan,” saran dia.

Sementara Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung Prihartono G Zain menjelaskan, setiap kegiatan pertambangan kini perizinannya sudah menjadi kewenangan di Pemerintah Provinsi Lampung.

“Kita jalani sesuai aturan, apa saja yang menjadi kewajiban bagi perusahaan tambang. Laporan masyarakat kan bisa dibuktikan kalau memang ada pencemaran. Jadi harus ada pembuktian,” ujar Prihartono.

Sebelumnya, DPRD Provinsi Lampung berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menertibkan perusahaan tambang yang belum mengantongi izin alias ilegal. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar perusahaan tambang ilegal tidak mencemari lingkungan.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Watoni Noerdin mengungkapkan, rencana pembentukan pansus sudah lama direncanakan, namun hingga kini belum terealisasi.

Untuk itu, Watoni berniat kembali merapatkan pembentukan pansus guna menertibkan perusahaan tambang ilegal usai Pemilu 2019, agar lebih efektif pembahasannya.

Pansus itu, kata Watoni, nantinya akan menata seluruh dunia usaha yang bergerak di bidang pertambangan. Karena, kini semua akses pertambangan sudah menjadi kewenangan provinsi.

“Kita akan cari tahu di tingkat proses penambangannya sendiri bagaimana, apakah izinnya sudah dilengkapi. Penerbitan izin akan dilakukan sesuai audit terhadap kuasa penambang,” ujar Watoni, Senin (18/3/2019).

Watoni pun mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang menutup sementara pada perusahaan tambang emas PT Karya Bukit Utama (KBU) di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Pesawaran, hingga yang bersangkutan melengkapi seluruh dokumen persyaratan izin pertambangan.

Dia juga mendukung Pemprov Lampung dalam rencana penertiban lebih lanjut terhadap perusahaan-perusahaan  tambang emas lainnya yang diduga merusak lingkungan, sekitar seperti PT Napal Umbar Picung (NUP) dan PT Lampung Kencana Cikantor (LKC). Hingga berita dilansir pemilik PT NUP dan PT LKC belum bisa dihubungi. (Erik)

Facebook Comments