Beranda Bandar Lampung

KPK Dalami Korupsi Proyek di Lamteng dan Mesuji

161
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Ist

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Tengah (Lamteng) tahun 2018 dan di Pemkab Mesuji Tahun 2018. Sejumlah saksi pun terus intens diperiksa, mulai dari kontraktor, PNS hingga politisi.

Pada Selasa (19/3), penyidik KPK memanggil Ketua Partai Nasdem Terbanggi Besar Rijani Andi Wijaya untuk diperiksa. “Yang bersangkutan (Andi Wijaya) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MUS (Mustafa, Bupati Lampung Tengah),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kemarin.

Selain itu, KPK pun memeriksa sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Pemkab Lampung Tengah. Antara lain, ASN Dinas Bina Marga A Ferizal dan Aan Riyanto, serta ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riki.

Ketiganya pun diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Mustafa. Menurut Febri, KPK masih mengkonfirmasi terkait dugaan aliran dana ke pihak mantan Bupati Lampung Tengah untuk mendapatkan pekerjaan atau proyek di Pemkab Lampung Tengah tahun 2018.

“Pemeriksaan para saksi untuk mendalami aliran dana yang diperoleh MUS melalui melalui pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Tengah tahun 2018,” ujarnya.

Selain itu, KPK juga terus mendalami perkara korupsi yang menyeret Bupati Mesuji, Khamami. Saat bersamaan, penyidik KPK  melanjutkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Mesuji, Najmul Fikri. Namun, yang bersangkutan tidak dapat hadir karena dalam suasana dukacita.

“Saksi atas nama tersebut tidak hadir karena alasan sedang berduka cita. Makanya, akan diagendakan lagi atau dilakukan pemanggilan ulang,” kata Febri.

Selain Najmul Fikri, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang lainnya. Atas nama Silvan Fitriando selaku pihak swasta. Dan dua tersangka dalam perkara ini yakni, Sekretaris Dinas PU-PR Mesuji Wawan Suhendra dan Direktur PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secillia Putri, Sibron Azis.

Keempatnya diperiksa untuk memperdalam penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan Khamami. “Mereka semua diperiksa untuk tersangka Bupati Mesuji, Khamami,” terang Febri.

Diketahui, KPK telah menetapkan mantan Bupati Lamteng Mustafa sebagai tersangka gratifikasi. Mustafa ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi dalam rangka pengembangan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah TA 2018.

Mustafa diduga menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10-20 persen dari nilai proyek. KPK menduga, total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Mustafa sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, yaitu sebesar sekurangnya Rp95 miliar dalam dua kali penerimaan.

Mustafa pun diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK. Penerimaan pertama sebesar Rp58,6 miliar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan. Kemudian, sebesar Rp36,4 miliar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan dua orang pengusaha yang merupakan rekanan di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka, yaitu pemilik PT Sorento Nusantara (SN) Budi Winarto alias Awi dan pemilik PT Purna Arena Yudha (PAY) Simon Susilo.

Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

KPK pun telah mengeluarkan larang bepergian ke luar negeri terhadap Budi Winarto alias Awi maupun Simon Susilo. Hal itu dilakukan untuk keperluan penyidikan. Keduanya dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan, terhitung per 24 Januari 2019.

Selanjutnya, KPK juga menetapkan empat orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka. Yakni Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Achmad Junadi Sunardi, Wakil Ketua Raden Zugiri, Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode Bunyana dan Zainudin.

Sementara untuk dugaan korupsi proyek di Mesuji, KPK total telah menetapkan lima tersangka, yaitu Khamami, Taufik Hidayat (TH) yang merupakan adik Bupati Mesuji, Sekretaris Dinas PU-PR Kabupaten Mesuji sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Wawan Suhendra (WS).

Serta pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secillia Putri Sibron Azis (SA) dan satu orang pihak swasta bernama Kardinal (KA).

Dalam perkara ini, Bupati Mesuji Khamami diduga menerima suap senilai total Rp1,58 miliar selaku “fee” proyek sebesar 12 persen dari total nilai proyek yang diminta Sibron Azis melalui Wawan Suhendra.

Suap tersebut merupakan pembayaran “fee” atas 4 proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh 2 perusahaan milik Sibron yaitu pertama proyek yang bersumber dari APBD 2018 dikerjakan oleh PT Jasa Promix Nusantara (JPN)) berupa pengadaan base dengan nilai kontrak senilai sekitar Rp9,2 miliar.

Kedua, tiga proyek yang bersumber dari APBD-Perubahan 2018 yaitu satu proyek dikerjakan PT JPN yaitu pengadaan bahan material ruas Brabasan-Mekarsari sebesar Rp3,75 miliar dan dua proyek dikerjakan PT Secilia Putri (SP) yaitu pengadan base Labuhan Mulya-Labuhan Baru-Labuhan Batin sebesar Rp1,48 miliar dan pengadan bahan material penambangan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) senilai Rp1,23 miliar. (Ricardo)

Facebook Comments