Pemkab Pesibar Sosialisai Pemahaman Aktivitas Pemanfaatan Wilayah Pesisir
Kupastuntas.co, Pesisir Barat - Untuk memberikan pemahaman dan pencerahan terkait dengan aktivitas pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) menggelar sosialisasi peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang rencana zona wilayah di pesisir barat dan pulau-pulau kecil.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah, Kamis (21/02/2019).
Kepala Dinas Perikanan yang diwakili Kabid KP3K Provinsi Lampung, Chandra Murni yang sekaligus menjadi pemateri, menyampaikan sosialisasi ini dilakukan untuk memberi pemahaman dan pencerahan kepada kita terkait aktifitas pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
"Dengan terbitnya undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah banyak membawa perubahan kewenangan baik di kabupaten/kota ,provinsi maupun pusat mulai dari kewenangan pengelolaan wilayah laut,pesisir dan pulau-pulau kecil dari 0-4 mil awalnya di kabupatrn/kota beralih kewenangan kepropinsi hingga 0-12 mil" paparnya.
Selanjutnya, Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Audi Marpi, mewaliki Bupati Pesisir Barat, mengatakan sosialisasi ini dilakukan tentunya dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pencerahan kepada kita semua terkait dengan aktifitas pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
"Maka dari itu saya berpesan kepada peserta sosialisasi yang hadir pada hari ini untuk benar-benar memperhatikan agar bisa memahami dan mengerti tentang amanat yang terkandung dalam perda provinsi tahun 2018" ujar Audi. (Nova)
Berita Lainnya
-
Perbaikan Jalan 2026 Dimulai, Gubernur Lampung Tekankan Kualitas dan Pengawasan Ketat
Jumat, 03 April 2026 -
Polresta Bandar Lampung Terjunkan 302 Personel Amankan Perayaan Paskah 2026
Jumat, 03 April 2026 -
Universitas Teknokrat Indonesia Cetak Lulusan Unggul, Angga Leo Setyawan Sukses Jadi PNS Guru di Mesuji
Kamis, 02 April 2026 -
DPRD Lampung Hadiri Entry Meeting BPK RI, Giri Akbar Tekankan Akuntabilitas Keuangan Daerah
Kamis, 02 April 2026








