Beranda Bandar Lampung

KPK Periksa Pemilik Sheraton Lampung Dalam Perkara Mustafa

224
  • 34
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    34
    Shares
https://www.kupastuntas.co/files/IMG-20180717-WA0205.jpg
Bupati Lampung Tengah nonaktif, Mustafa dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (16/7/2018) malam. Foto: Ist

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Bupati Lampung Tengah (Lamteng), Mustafa.

Teranyar, penyidik KPK melakukan pemeriksaan kepada salah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni Simon Susilo.

Diketahui, Simon Susilo adalah pemilik Hotel Sheraton Lampung. Pemeriksaan terhadap Simon Susilo yang dalam hal ini berstatus sebagai penyuap dilakukan, Jumat (5/4/2019).

“Benar, yang bersangkutan kita panggil untuk diperiksa,” kata Juru Bicara KPK saat dikonfirmasi.

Status Simon Susilo sendiri dalam perkara ini, ditetapkan KPK sebagai pemilik PT Purna Arena Yudha. Selain Simon Susilo, KPK juga menetapkan pihak swasta lainnya sebagai tersangka, yaitu Budi Winarto sebagai pemilik PT Sorento Nusantara.

Mereka diduga memberikan suap dengan nilai total Rp 12,5 miliar pada Mustafa dengan rincian Rp 5 miliar dari Budi dan Rp 7,5 miliar dari Simon.

Perkara yang menjerat Simon dan Budi itu merupakan pengembangan kasus yang dilakukan KPK. Awalnya KPK menjerat Mustafa menyuap 4 anggota DPRD Lampung Tengah, yang keempatnya dijerat pula sebagai tersangka, yaitu Achmad Junaidi, Bunyana, Raden Zugiri, dan Zainudin.

Selain itu, Mustafa juga diduga menerima fee dari ijin proyek di Dinas Bina Marga Pemkab Lampung Tengah dengan kisaran fee 10-20 persen dari nilai proyek. Total gratifikasi yang diterima Mustafa setidaknya Rp 95 miliar.

Untuk perkara suap ke anggota DPRD Lampung Tengah, Mustafa telah divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta serta subsider 3 bulan kurungan. Selain hukuman pidana penjara, H Mustafa divonis hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 2 tahun setelah menjalani hukuman pidana penjara.

Mustafa juga telah dieksekusi pada 31 Juli 2018. Dia saat ini menjalani pidana penjara di Lapas Sukamiskin, Bandung. (Kardo)

Facebook Comments