Beranda Bandar Lampung

Beberapa Proyek yang Bersumber pada APBD-P 2018 Terkait Perkara Suap Pembangunan Proyek Infrastruktur Mesuji

48
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    2
    Shares
Sibron Aziz dan Kardinal sedang mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK Subari Kurniawan pada sidang perdana perkara suap pembangunan proyek infrastruktur Kabupaten Mesuji di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Senin (8/4/2019). Foto: Kardo/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Sidang perdana perkara suap pembangunan proyek infrastruktur Kabupaten Mesuji dengan terdakwa Sibron Aziz dan Kardinal digelar di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Senin (8/4/2019).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Subari Kurniawan menyebutkan pada bulan Mei 2018, Khamami menemui Wawan untuk meminta uang Rp200 juta dari fee proyek kepada terdakwa Kardinal.

“Uang Rp 200 juta diserahkan pada 28 Mei 2018 bertempat di kantor PT Subanus di Jalan Dr. Harun II, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung oleh Silvan kepada Wawan dan langsung diteruskan kepada Khamami,” terangnya.

Kemudian pada Agustus 2018, Khamami kembali memerintahkan Wawan meminta uang dari terdakwa Kardinal sebesar Rp100 juta. Terdakwa Sibron pun menyerahkan uang Rp100 juta melalui Silvan kepada Kardinal, yang selanjutnya diserahkan kepada Wawan di daerah Natar, Lampung Selatan sekitar jembatan layang.

Baca Juga: Sidang Perdana, JPU KPK: PT Subanus Group Diminta Fee 12 Persen

Sekitar awal Oktober 2018, bertempat di Kantor Dinas PU-PR Kabupaten Mesuji, terdakwa Kardinal menemui Wawan untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas PU-PR Kabupaten Mesuji yang bersumber dari APBD-P 2018.

“Wawan kemudian meminta terdakwa Kardinal untuk mengajukan penawaran, dan pada tanggal 22 Oktober 2018 Pokja Pengadaan Barang Dinas PU-PR Kabupaten Mesuji mengumumkan PT Jasa Promix Nusantara dan CV Sesilia Putri bagian dari Subanus Group menjadi pemenang lelang yang bersumber dari APBD-P 2018,” terang Subari.

Beberapa proyek yang bersumber pada APBD-P 2018 yakni Pengadaan Bahan Material Ruas Brabasan–Mekarsari pada kegiatan peningkatan jalan dengan nilai Rp3.735.786.000, Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-kiri (Segitiga Emas–Muara Tenang) pada kegiatan peningkatan jalan dengan nilai Rp1.219.041.000 serta Pengadaan Base Labuhan Mulya–Labuhan Baru–Labuhan Batin pada kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dengan nilai Rp1.469.520.000.

Baca Juga: Sidang Perdana, Sibron Aziz Didakwa Berikan Suap Rp 1, 58 Miliar ke Khamami

Menurut Subari, pada bulan Desember 2018, Kardinal menemui Khamami di pinggir jalan daerah Brabasan Mekarsari, untuk menyerahkan sisa fee sebesar 12 persen dari realcost.

“Namun Khamami menyampaikan ‘yang itu pending dulu, tapi sewaktu-waktu dibutuhkan selalu siap’, atas penyataan tersebut oleh Kardinal disampaikan kepada Sibron,” kata Subari.

Selanjutnya pada 23 Januari 2019, terdakwa Sibron Aziz menyerahkan pemberian sisa fee proyek kepada Khamami sebesar 12% dari realcost terhadap 4 paket pengadaan yang dimenangkan PT Jasa Promix Nusantara dan CV Sesilia Putri sebesar Rp1.280.000.000.

Baca Juga: Bawaslu Bandar Lampung Temukan 2.784 Bingkisan Minyak Di rumah Caleg Nasdem

Uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Kardinal melalui Silvan dan dibungkus dalam kardus warna coklat dan membawanya menggunakan mobil Avanza putih bernopol BE 1342 BT. Kemudian Kardinal menemui Farikh Basawad orang kepercayaan Taufik Hidayat yang tidak lain adik Khamamik di RS Graha Husada Bandar Lampung.

“Setelah bertemu keduanya bersama-sama menemui Taufik Hidayat di Planet Ban Bandar Jaya Lampung Tengah, kemudian Farikh bersama Maidarman memindahkan kardus yang berisi uang fee ke bagasi mobil milik Taufik Hidayat. Namun belum sampai dibawa keempat orang tersebut terkena OTT oleh petugas KPK,” kata Subari.

Ia menambahkan, selain fee kepada Khamami, terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp115 juta kepada tim pokja. “Atas perbuatanya terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” pungkasnya. (Kardo)

Facebook Comments