Beranda Politik

Bawaslu Lampung Cermati Pergeseran Suara di Internal Partai

196
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah. Foto: Sule/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung mengingatkan kepada seluruh partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019 untuk mengawal suara internal partai, karena ada indikasi kecurangan pergeseran suara.

Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, pergeseran suara bukan saja bisa terjadi antar partai, namun sangat memungkinkan juga terjadi di internal partai.

“Itu yang harus diwaspadai. Kami berharap parpol bisa membantu pengawas juga untuk mencermati hal tersebut agar tidak ada pergeseran suara,” kata Khoiriyah saat ditemui di Kantor Bawaslu Lampung, Senin (22/4/2019).

Baca Juga: Soal Perintah Siapkan Paket Proyek ke Mantan Pejabat Polda Lampung, Wawan : Saya Berkomunikasi dengan AKBP Y

Ia juga menekankan kepada jajaran pengawas pemilu untuk melakukan pencermatan angka-angka yang ada di form C1 pada masing-masing perolehan, dan juga penjumlahan.

“Iya karena kita sudah temukan pada C1 yang penjumlahannya salah, seperti yang ada di Metro dan Tulang Bawang. Di partai PDIP yang mestinya jumlahnya 50, tapi itu jumlahnya 100. Kita sudah meminta konfirmasi kesalahan penjumlahan itu, kemudian juga memastikan tidak adanya pergeseran suara,” jelasnya.

Selain itu, Khoiriyah minta keberatan yang disampaikan peserta pemilu saat rapat pleno rekapitulasi di PPK, harus diselesaikan langsung di PPK. Dengan menyampaikan rekomendasi apabila harus dilakukan penghitungan ulang surat suara maupun C1 Plano, dan mencocokkan semua data yang dimiliki KPU, pengawas dan saksi parpol.

“Kita juga mengimbau kepada teman-teman PPK untuk tidak coba-coba melakukan pergeseran suara, dan memastikan apa yang diplenokan sesuai dengan hasil TPS. Karena ada sanksi pidana bagi yang melakukan perubahan suara penghitungan di TPS dan itu diatur dalam pasal 505 UU No.7 tahun 2017, maka harus hati-hati kita nggak mau sejarah Pemilu 2014 terulang lagi di Lampung,” ujarnya.

Baca Juga: Begini Kronologis Dugaan Pemberian Uang ke Pejabat Polda Lampung Terkait Kasus Korupsi Khamami

Ia berharap, penyelenggara bisa berhati-hati dan pengawas melakukan tugas dengan baik. “KPU bekerja sesuai dengan ketentuan dan peserta pemilu juga jangan mencoba menggoda PPK,” tandasnya.

Masih kata Khoiriyah, untuk menghindari adanya perbedaan suara antara suara yang berada dalam C1 yang dimiliki saksi parpol, pengawas TPS dan KPU, maka pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan se-Bandar Lampung harus menggunakan C1 plano. Hal itu dilakukan mengingat banyaknya informasi soal suara yang hilang dan tertukar di dalam C1 sertifikat yang dimiliki saksi parpol. (Sule)

Baca Juga: Mantan Kapolda dan Waka Polda Lampung Diduga Terima Aliran Dana Fee Proyek Khamami

Facebook Comments