Kupastuntas.co, Metro - DPRD Kota Metro mengelar Rapat Paripurna yang membahas tentang pandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2018 dan jawaban Walikota Metro atas pandangan umum fraksi fraksi, yang berlangsung di Lantai 2 DPRD Kota Metro, beberapa waktu lalu. Rapat Paripurna di Pimpin Langsung Ketua DPRD Kota Metro, Anna Morinda.

Walikota Metro Achmad Pairin, dalam menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi mengatakan, kegiatan ini untuk evaluasi dan masukan pembangunan pada tahun-tahun ke depannya. Sehingga kerjasama antara Pemerintah Kota Metro dan DPRD, tak lain adalah untuk mewujudkan Kota Metro menjadi lebih maju dan masyarakat yang sejahtera.

Untuk menjawab pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pairin mengatakan terkait 2 indikator yang belum mencapai target, salah satunya masih kurangnya jumlah guru yang mengikuti pendidikan Kompetensi Kewenangan Tambahan (KKT) bagi Guru Pembimbing Khusus (GPK).

“Maka Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas GPK dengan mengadakan pelatihan dan Workshop secara rutin, dengan melibatkan narasumber dari Universitas Lampung,” ujarnya.

Terkait dengan pelayanan kesehatan, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 UPTD RSUD A Yani Metro, memiliki tambahan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Selain itu telah meningkatkan status Puskesmas rawat inap Sumbersari Bantul menjadi RS tipe D, meningkatkan SDM tenaga kesehatan dan mengusulkan penambahan anggaran Kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.

Kemudian untuk menjawab Fraksi Partai Amanat Nasional mengatakan, saat ini jumlah guru berdasarkan data telah memadai, hanya saja perlu adanya upaya untuk melakukan pemerataan guru yang berkualitas ke seluruh sekolah di Kota Metro.

“Apalagi saat ini sistem zonasi telah diberlakukan, kuantitas dan kualitas guru harus merata di seluruh sekolah tanpa adanya perbedaan. Sehingga kualitas pendidikan akan terus meningkat secara merata tidak hanya pada sekolah tertentu,” ungkapnya.

Sementara terkait dengan anggaran kesehatan, kami senantiasa berupaya untuk mempertahankan alokasi anggaran kesehatan minimal 10% dari APBD, bahkan pada tahun anggaran 2018 alokasi anggaran kesehatan sudah mencapai 23% dari APBD.  Alokasi anggaran tersebut salah satunya diprioritaskan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pada setiap Puskesmas, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan kesehatan.

Di bidang insfrastruktur untuk drainase pada tahun 2018, sudah ditindaklanjuti melalui program kegiatan OPD, baik dari Dinas PU, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta program Gerbang Bumi Say Wawai. Jawaban ini sekaligus menjawab penyampaian dari Fraksi PAN dan Fraksi PDIP.

Sedangkan mengenai ketersediaan pupuk saat ini telah menggunakan billing system, di mana petani memperoleh pupuk sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Untuk mengatasi permasalahan kekurangannya modal petani, Dinas Ketahanan Pangan telah merevitalisasi 18 Gapoktan menerima dana pengembangan usaha agribisnis pedesaan PUAP sebesar 100 juta sehingga kelompok tani dapat memperoleh pupuk melalui billing system. (*)