Beranda Bandar Lampung

Kuasa Hukum Zainudin Sebut Vonis 12 Tahun Terlalu Tinggi

63
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zainudin Hasan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Kamis (25/4/2019). Foto : Kardo/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Bupati Lamsel nonaktif Zainudin Hasan dijatuhi vonis pidana penjara selama 12 tahun dan membayar uang pengganti Rp66,7 miliar. Serta dicabut hak politiknya selama 3 tahun.

Zainudin juga dijatuhi hukuman membayar denda senilai Rp500 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 5 bulan kurungan.

Sementara jika Zainudin Hasan tidak membayar uang pengganti senilai Rp66,7 miliar, sesuai ketentuan hartanya akan disita dan dilelang oleh jaksa. Dan bila hasil lelang tidak dapat menutup uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Vonis itu dibacakan ketua majelis hakim Mien Trisnawati di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Kamis (25/4).

“Menyatakan terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang,” kata Ketua Majelis Hakim Mien Trisnawaty.

Mien mengatakan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 12 Huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20/tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan petama.

Selain itu, juga terbukti melanggar Pasal 12 huruf i UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan kedua, dan Pasal 12 Huruf b UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan ketiga.

Serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan ke empat.

Sementara anggota majelis hakim Gustina Ariyani mengatakan, pertimbangan yang memberatkan terdakwa sebagai kepala daerah tidak mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

“Kedua, tidak mencegah praktik korupsi, namun malah ikut-ikutan. Ketiga, tersangka tidak hanya sekali melakukan perbuatan kejahatan. Tapi dua perbuatan kejahatan, yakni korupsi dan TPPU, yang terbagi dalam empat dakwaan,” terangnya. Hal yang meringankan, lanjut Gustina, terdakwa mengakui kesalahannya.

Vonis tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Karena, baik jaksa dan kuasa hukum terdakwa memberikan respon pikir-pikir selama 7 hari setelah mendengar putusan majelis hakim.

Putusan 12 Tahun Terlalu Tinggi

Sementara itu, kuasa hukum Zainudin Hasan, Robinson dari Alfonso Firm & Law menyatakan, putusan 12 tahun penjara terlalu tinggi untuk kliennya.

“Menurut kami, masih tinggi. Kalau melihat tuntutan 15 tahun, dua pertiganya itu 10 tahun. Tapi itu di 12 tahun. Ya kami menganggap itu terlalu tinggi,” ungkap Robinson seusai sidang.

Menurut dia, beberapa fakta yang disampaikan Zainudin Hasan dalam pleidoi tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, sehingga semua pasal dakwaan dinyatakan terbukti.

“Sementara kami menganggap yang pasal 12i terkait pemborongan secara langsung tidak terbukti. Tapi menurut majelis seperti itu,” katanya.

Vonis yang dijatuhkan kepada Zainudin Hasan itu menjadi keputusan paling berat yang pernah dijatuhkan kepada kepala daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Vonis Zainudin Hasan menyamai vonis yang pernah dijatuhkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.

“Keputusan Zainudin Hasan ini memang tergolong berat, sama dengan vonis yang dijatuhkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sesuai putusan kasasi. Karena sebelumnya Nur Alam sempat dijatuhi pidana 15 tahun di tingkat banding,” kata JPU pada KPK Subari Kurniawan.

Diketahui Nur Alam didakwa dengan dugaan korupsi penyalahgunaan izin pertambangan dan juga gratifikasi. Ia dihukum 12 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Hukumannya diperberat di tahap banding menjadi 15 tahun penjara. Sementara tuntutan KPK terhadap Nur Alam adalah 18 tahun penjara. Namun pada putusan kasasi hukuman Nur Alam diperingan menjadi 12 tahun penjara.

KPK Belum Tetapkan Tersangka Baru

Usai persidangan, Jaksa KPK Wawan Yunarwanto mengatakan dari hasil sidang putusan perkara Zainudin pihaknya, KPK  belum mengungkap perkara baru. “Masih belum,” sebut Wawan.

Wawan pun menyatakan masih pikir-pikir terkait putusan yang telah disampaikan majelis hakim. “Kami pikir-pikir dan sampaikan pada pimpinan dulu untuk menentukan sikap kedepan. Jadi kami menunggu keputusan inkrah, sampai tujuh hari kedepan jika tidak ada yang banding, nanti baru kami dalami dulu apakah dilakukan pengembangan dan siapa saja yang akan dikembangkan,” tegasnya.

Saat ditanya pengembangan yang seperti apa yang akan dilakukan, Wawan mengaku akan menyampaikan ke pimpinan dahulu. “Yang jelas kami sampaikan ke pimpinan dahulu, apapun sikapnya kami akan bertindak. Saat ini kami belum bisa menentukan sikap, karena kami masih pikir-pikir,” tandasnya.

Wawan juga menyebutkan ada beberapa fakta mengenai gratifikasi yang dilakukan oleh Zainudin Hasan yang tidak dibacakan dalam surat putusan. Padahal, mengenai gratifikasi sudah jelas diuraikan dalam surat tuntutan.

Fakta sidang yang tidak disampaikan dalam putusan yakni aliran fee yang masuk ke DPRD Lampung Selatan dan Wakil Bupati Lampung Selatan. Serta gratifikasi berdasarkan penerbitan izin menteri kehutanan Zulkifli Hasan atas adanya perusahaan tambang milik Zainudin Hasan di Kalimatan.

“Iya ada perbedaan. Mengenai hilangnya fakta atau hakim tidak sepakat dengan JPU tentang gratifikasi berdasarkan penerbitan izin dari Menteri Kehutanan Zulkfi Hasan,” jelasnya.

“Sudah kami uraikan lengkap kalau ada uang yang diberikan ke wabup Lamsel dan kepada DPRD Lampung Selatan. Tapi diputusan tadi, kami tidak menemukan,” ungkapnya.

Kendati demikian, Wawan Yunarwanto menegaskan akan mencaritahu lagi apakah fakta yang disebutnya tadi ada di dalam surat putusan lengkap dari majelis hakim. “Atau nanti diputusan lengkap ada, kami juga belum tahu yang jelas hakim tadi tidak membacakan,” imbuhnya.

Masih kata Wawan, fakta gratifikasi yang muncul dan terbukti dari uraian jaksa hanya mengenai aliran dana Rp200 juta dari Thomas Ameriko untuk pembelian villa. Kemudian  tentang pengalihan uang yang diambil Zainudin Hasan dari rekening Gatot Soeseno melalui Sudarman masuk TPPU. (Ricardo)

Facebook Comments