Beranda Politik

Mengintip Dugaan Kecurangan Pemilu di Lampung, Politik Uang Masif di Semua Dapil

137
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ilustrasi
Politik uang masif dilakukan di hampir semua daerah pemilihan (Dapil). Bawaslu menemukan kasus pemberian uang baik melalui temuan maupun laporan masyarakat. Jika terbukti, caleg pemberi uang bisa dilakukan penahanan. 

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Di Bandar Lampung, kasus dugaan politik uang yang cukup menyita perhatian adalah yang melibatkan caleg DPRD Provinsi Lampung dari Partai Amanat Nasional (PAN) dari dapil I Kota Bandar Lampung.

Informasi yang dihimpun Kupas Tuntas, dugaan politik uang yang diduga dilakukan caleg perempuan itu terjadi di Kecamatan Telukbetung Timur berupa pembagian uang Rp100 ribu. Saat itu, camat setempat menangkap basah kegiatan kampanye di hari tenang Pemilu di lingkungannya pada Senin (15/4/2019).

Warga setempat menuturkan, lokasi kampanye tersebut dilakukan di salah satu pondok pesantren (Ponpes) yang berlokasi di Kampung Cungkeng Kota Karang, Bandar Lampung.

“Ketika itu, pimpinan ponpes setempat mengumpulkan warga yang didominasi ibu-ibu. Lalu ada bagi-bagi uang ke warga sebesar Rp100 ribu per orang,” kata warga yang namanya tidak ingin ditulis, Senin (29/4/2019).

Sementara itu, Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candrawansah tidak membantah jika saat ini masih melakukan pendalaman terkait kasus dugaan politik uang yang dilakukan calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Lampung dari Partai Amanat Nasional (PAN) dapil 1 Kota Bandar Lampung.

Candrawansah mengatakan, pihaknya bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bandar Lampung masih melakukan pembahasan terkait kasus yang dilakukan caleg perempuan itu.

“Akan dibahas di Gakkumdu terakhir, untuk waktunya kita belum tahu, tunggu kesempatan Gakkumdu kapan,” kata Candrawansah, Senin (29/4/2019).

Candra menerangkan, sampai saat ini, Bawaslu masih melakukan pendalaman dan mencari bukti-bukti lain, agar bisa diregistrasi oleh Gakkumdu.

“Bukti masih kurang, hasil konsultasi dengan Gakkumdu masih banyak yang harus dilengkapi agar bisa diregistrasi,” kata dia.

Politik Uang Terjadi di Hampir Semua Kecamatan di Lampung Tengah

Di Kabupaten Lampung Tengah, praktik politik uang terjadi di hampir semua kecamatan. Seperti di Kecamatan Terbanggi besar, Seputih Agung, Seputih Mataram dan beberapa kecamatan lainnya.

Seorang warga Seputih Mataram menuturkan, uang yang diberikan tim caleg bervariasi dari mulai Rp50 ribu, Rp100 ribu, Rp150 ribu hingga Rp200 ribu.

“Kalau saya lihat ini merata di semua dapil. Dan bukan rahasia lagi memberikan imbalan untuk memilih salah satu caleg,” kata warga ini. Bawaslu setempat juga masih terus mendalami sejumlah kasus dugaan politik uang yang terjadi di beberapa tempat itu.

Ketua Divisi Pencegahan Bawaslu Lampung Tengah (Lamteng) Edwin Nur menjelaskan, temuan pertama dugaan politik uang terjadi di Kampung Kuripan, Kecamatan Padang Ratu pada 13 April 2019. Saat itu, pihaknya menerima informasi adanya tim sukses (timses) yang membagikan amplop kepada warga.

Setelah ditelusuri, Panwascam menemukan ada tim caleg di Kampung Kuripan, Kecamatan Padang Ratu yang membagikan 40 amplop berisi uang Rp25 ribu hingga Rp50 ribu kepada warga. Amplop itu disebarkan oleh timses salah satu Caleg DPRD Lamteng Dapil IV.

Temuan kedua, lanjut dia, terjadi di Kecamatan Bandar Surabaya. Ketika itu, Bawaslu Lamteng mendapatkan informasi akan adanya pembagian sembako oleh timses caleg.

“Dan pada 14 April 2019 malam Panwascam Bandar Surabaya mendapati empat orang berboncengan motor membawa empat kardus besar berisi sembako dan 79 bungkus minyak makan. Di dalam kardus juga ditemukan stiker bergambar salah seorang caleg DPRD Provinsi Lampung Dapil Lampung Tengah,” terangnya.

Ia menambahkan, terhadap dua kasus itu, masih terus dilakukan penyelidikan dan mengkaji kembali temuan itu. “Kalau ada unsur pidananya jelas akan kita registrasikan ke Sentra Gakkumdu. Namun sampai saat ini kita masih melakukan pengkajian perkara terlebih dahulu,” ujarnya.

Dugaan Politik Uang Juga Terjadi di Pringsewu

Kasus dugaan politik uang juga terjadi di Kabupaten Pringsewu. Anggota Bawaslu Pringsewu Azis Amriwan mengatakan, dugaan pidana pemilu yang sedang ditangani yakni politik uang di masa tenang. Masing-masing satu perkara di Kecamatan Gading Rejo dan Kecamatan Pardasuka.

Dikatakan, perkara yang di Gading Rejo, ada laporan masyarakat yang mendapat pengakuan menerima uang dari salah satu (ketua) RT di Pekon Tulung Agung.

“Kejadiannya setelah pemilu tanggal 17 April 2019  malam. Mereka ketika kumpul di TPS, ada pengakuan warga memilih caleg karena dikasih uang. Setelah itu ditangani Panwas. Jadi bukan kejadian langsung,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, di Kecamatan Pardasuka juga terjadi yakni pada pada 16 April 2019. “Itu berdasarkan pengakuan warga, diberi uang oleh warga lain untuk mencoblos caleg tertentu,” ungkapnya. (Tim)

Facebook Comments