Eksekusi Lahan, Pemkab Pesibar Berikan Kebijakan Tiga Bulan Untuk Mengosongkan Bangunan
Kupastuntas.co. Pesisir Barat- Pengadilan Negeri (PN) Liwa, Kabupaten Lampung Barat (Lambar) melakukan pembacaan eksekusi terhadap objek tanah dan bangunan yang terkena pembangunan kantor Bupati, kantor DPRD dan Masjid Agung Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Kamis (02/05/2019).
Adapun tiga lokasi eksekusi tersebut yakni milik Hengky Tornado s, Zaiyani , dan Aria Lukita Budiwan.
Dikatakan kabag hukum Edwin Kastolani, eksekusi lahan tersebut dilakukan oleh pihak pengadilan negeri, sedangkan Pemkab Pesibar hanya sebagai pendamping.
"Pemkab di sini hanya mendampingi saja, bukan kita yang mengeksekusi tapi pengadilan negeri. Semuanya berjalan lancar," ungkap Edwin.
Saat eksekusi di objek termohon atasnama Aria Lukita Budiwan, termohon meminta kebijakan dari pemkab untuk meminta penundaan pengosongan bangunan.
"Saya memohon kebijakan dari pemkab untuk pengosongan selama tiga bulan. Karena ini mau menghadapi bulan puasa dan juga mau lebaran. Mohon kebijakannya ya pak," kata Arya.
Namun dari panitera PN Liwa tetap meminta adanya pengosongan tanah dan bangunan termohon.
“Kami sudah membacakan eksekusi ini, dan kami minta eksekusi tetap dilanjut. Jika ada permintaan dari termohon untuk menunda pengosongan rumah, itu harus ada kebijakan dari pemohon dalam hal ini Pemkab Pesibar,” kata panitera PN Liwa, Zohirudin, saat menyampaikan kepada termohon.
Setelah melalui proses, akhirnya pihak pemohon yaitu pemkab Pesisir Barat memberikan kebijakan kepada termohon dengan tenggang waktu pengosongan selama tiga bulan. (Nova)
Berita Lainnya
-
Kabur Bawa Uang Sewa Alat Berat, Operator Excavator Asal Pesibar Ditangkap di Bekasi
Kamis, 30 April 2026 -
Dirbinmas Polda Lampung Ajak Warga Aktif Jaga Kamtibmas dan Sosialisasikan Call Center 110 di Pesisir Barat
Selasa, 28 April 2026 -
Reses di Pesisir Barat, Sudin Ingatkan Bahaya Narkoba, Judol serta Pinjol
Selasa, 28 April 2026 -
HUT ke-13 Pesisir Barat, Komisi II DPRD Lampung Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pariwisata
Rabu, 22 April 2026








