Beranda Politik

Mengintip Dugaan Kecurangan Pemilu di Lampung, Praktik Pergeseran Suara Marak

232
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ilustrasi. Foto : Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Selain politik uang, dugaan kecurangan lain yang marak dalam Pemilu 2019 adalah pergeseran suara. Sejumlah caleg mengeluhkan raihan suaranya hilang, saat dilakukan penghitungan suara di tingkat TPS maupun rekapitulasi di tingkat PPK. Permainan pergeseran suara ini diduga melibatkan petugas penyelenggara di lapangan.

Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Kota Bandar Lampung Hamrim Sugandi adalah satu satu pihak yang merasa dirugikan dengan adanya praktik pergeseran suara.  Edy Novial selaku relawan tim pemenangan Hamrin Sugandi menuturkan, ada sekitar 250 suara milik Hamrin Sugandi yang hilang di sejumlah TPS di wilayah Kelurahan Garuntang, Kecamatan Bumi Waras.

“Dari hasil rekap C1 kami, ada sekitar 250 suara caleg kami yang hilang, makanya kami melapor ke Bawaslu,” kata Edy, baru-baru ini.  Edy mencontohkan, di TPS 13 Kelurahaan Garuntang berdasarkan Form C1 caleg nomor urut 5 Hamrin Sugandi memperoleh  15 suara, namun suara tersebut menyusut menjadi hanya 3 suara.

“DI TPS 13  suara PAN dapat 24 suara, suara caleg kami itu dari data Form C1 dapat 15 suara, tapi dari data form C1 yang beredar suara caleg kami menyusut menjadi 3 suara. Kita sudah cross check data ke Bawaslu  benar datanya sesuai dengan data kami,” jelas Edi.

Indikasi kecurangan lain lanjut Edi, terjadi di TPS 08 Garuntang dimana jumlah pemilih hanya 53 orang, dengan rincian 47 suara sah dan 6  suara tidak sah. Namun di data Form C1, jumlah surat suara tercoblos mencapai 153 suara, sehingga diduga ada 100 pemilih siluman.

Edi menegaskan, pihaknya masih melakukan rekap adanya indikasi kecurangan lainnya yang merugikan pihaknya, di antaranya di sejumlah TPS wilayah Garuntang seperti TPS  17, TPS 19, TPS 20, TPS 23 dan TPS 24.

“Kami masih mengumpulkan semua data terkait indikasi kecurangan lain yang merugikan caleg kami.  Kami melapor untuk mencari kebenaran dan keadilan, kita bukan soal menang-kalah, tapi kejujuran dan kebenaran. Setiap kecurangan sampai kapan pun kami akan lawan,” ujarnya.

Caleg petahana DPRD Kota Bandar Lampung dari Dapil 1 asal Partai Hanura, M Yusuf Erdiyansyah Putra, juga mengeluhkan banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh KPPS di kelurahan tempat tinggalnya, seperti banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan kertas suara.

“Seperti 1 TPS bisa sampai 10 sampai 40 warga yang tidak mendapatkan kertas suara, hal ini kan merugikan saya. Karena rata-rata semua pemilih yang tak mendapat kertas suara adalah konstituen saya,” ungkap Yusuf.

Ia pun berharap Bawaslu setempat harus mengusut tindakan penyelenggaraan pemilu ini. “Banyaknya kecurangan ini harus dilihat oleh Bawaslu,” tandasnya.

Dugaan kecurangan juga dialami oleh Asih Fatwanita caleg DPRD Provinsi Lampung dari Partai NasDem. Ia melaporkan dugaan kecurangan penggelembungan suara di salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah ke Bawaslu setempat.

Pelaporan tersebut didasari adanya kejanggalan yang ditemukan Asih Fatwanita dari hasil penghitungan suara di salah satu desa maupun hasil pleno di Kecamatan Bandar Mataram. Yakni, terbitnya 2 rekapan DAA1 dengan data yang berbeda dibandingkan dengan jumlah suaranya di data C1.

“Saya tidak tahu apakah ini ada permainan dari pihak PPK atau pihak manapun, yang jelas saya disini memiliki data yang valid mulai dari DAA1 sampai C1. Yang menjadi pertanyaan saya mengapa di kecamatan tersebut bisa terbit dua rekapan DAA1 dengan hanya selisih waktu satu jam yang awalnya terdapat 3.420 suara yang tidak sah berubah menjadi hanya 516 suara yang tidak sah. Selisih suara yang tidak sah tersebut ditambahkan ke salah satu calon sebesar 2.500 lebih suara untuk mendongkrak perolehan suara di kecamatan tersebut,” ungkapnya

Asih Fatwanita berharap Bawaslu Lamteng dapat memproses dan mengawal laporannya secara serius, “Bawaslu harus serius dalam menanggapi kecurangan ini, jika pelaporan ini tidak diindahkan, jelas ini tindakan pidana dan akan terus saya kawal sampai ke ranah hukum,” tegasnya.

Ia menambahkan, dengan telah usainya pleno di Kecamatan Bandar Mataram, ia akan kejar dugaan pergeseran suara itu saat pleno di KPU Kabupaten Lamteng.

“Karena ini menyangkut masalah amanah rakyat, dan saya akan mendesak pihak KPU untuk mengembalikan suara yang rusak tersebut, karena suara yang rusak tidak akan pernah berubah,” ujarnya.

Ia mengingatkan, pelaku kecurangan penggelembungan suara dapat dikenakan hukum pidana umum dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat yang ancaman hukumannya mencapai enam tahun penjara.

Caleg yang Merasa Dirugikan Dipersilahkan Lapor

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Candrawansyah mempersilahkan caleg yang dirugikan karena adanya selisih atau pengurangan suara untuk melapor.

“Silahkan kalau memang ada yang akan melapor, kita akan proses dan sampaikan bukti dan fakta yang didapat,” kata Candrawansyah.

Ia mengatakan, pihaknya membuka ruang kepada para caleg yang dirugikan karena kehilangan atau pegeseraan suara di internal partai maupun eksternal partai untuk  melapor dengan disertai bukti.

Candrawansyah pun tidak menampik adanya indikasi beredarnya sertifikat C1 yang berbeda, karena tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS.

“Bawaslu membuka ruang bagi pelapor yang merasa dirugikan untuk melapor, karena kami juga menemukan ada indikasi sertifikat C1 yang beredar banyak tidak sesuai dengan hasil di TPS,” tandasnya.

Lurah Pecat RT

Seorang ketua RT di Kelurahan Rajabasa Induk, Bandar Lampung dipecat lurah setempat gara-gara perolehan suara seorang caleg Kota Bandar Lampung sangat minim.

Hal itu dialami Ketua RT 04 Lingkungan 02 Kelurahan Rajabasa Induk, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung Sutrisno (80). Sutrisno mengaku, terancam dipecat karena dianggap tak bisa bekerja. Pasalnya, salah satu caleg DPRD Kota Bandar Lampung hanya mendapatkan 1 suara di TPS yang dijaganya.

“Iya jadi awalnya, waktu malam usai penghitungan (18/4) lalu, saat saya mengantarkan kotak suara, saya langsung dimarahi oleh Lurah Rajabasa Induk (Deki Elman Soni). Kok hasilnya segini, nggak bisa kerja,” ujar Sutrisno menirukan ucapan Deki saat ditemui di kediamannya, Rabu (1/5).

Sutrino mengatakan, caleg tersebut memang hanya mendapatkan 1 suara di TPS 05 Kelurahan Rajabasa Induk. Padahal, Sutrisno sudah mencoba berusaha mengajak warga untuk memilih caleg tersebut. Namun, pihaknya tidak bisa memaksa warga untuk mengikuti ajakannya.

”Terus terang saya sudah 10 kali keliling mengajak warga untuk milih caleg itu, tapi kan kita nggak bisa memaksa. Namanya juga minta tolong jadi nggak bisa maksa,” ungkapnya.

Namun, Sutrino menyatakan tidak mempermasalahkan jika dirinya nanti dipecat. Mengingat, dirinya sudah 10 tahun menjadi RT sesuai keinginan warga setempat.

”Kalau memang benar diberhentikan saya siap, dan saya pun sudah berpamitan dengan warga dan menceritakan kronologinya. Namun warga tetap inginkan saya jadi ketua RT dan tetap di sini,” kata dia.

Sementara Lurah Rajabasa Induk Deki Elman Soni saat dihubungi membantah telah memberhentikan Ketua RT Sutrisno hanya karena salah satu caleg di TPS-nya memperoleh suara minim.

Deki mengatakan, keputusan tersebut diambil dikarenakan ingin diadakannya pembaharuan. Karena menurutnya, Pak Sutrino sudah cukup tua.

”Nggak, pemberhentian tersebut tidak ada kaitannya dengan salah satu caleg atau dari partai mana pun. Ini memang karena akan diadakannya pembaharuan, dan kebetulan juga yang bersangkutan (Sutrisno) sudah habis masa jabatannya,” jelasnya.

Ia menegaskan, dirinya tidak memiliki ikatan apapun dengan salah satu caleg serta partai politik manapun. “Pemberhentian ini murni karena masa jabatannya yang telah usai. Kita juga kan mau pembaharuan atau regenerasi, nggak ada yang namanya dekat dengan caleg-caleg,” tandasnya. (Wanda/Sule/Towo)

 

Tonton Juga :

Tuntut Keadilan, Puluhan Emak-Emak Gelar Aksi di Kantor Bawaslu Lampung

Facebook Comments