Beranda Politik

Bawaslu Lampung Awasi Pergeseran Suara di Pleno KPU Provinsi

109
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Provinsi langsung dibumbui intruksi dari saksi parpol terkait tata tertib yang dibuat Komisi Pemilihan Umun (KPU) Lampung yang dianggap tidak berdasarkan UU 7 tahun 2017. Foto: Sule/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi fokus mengawasi dugaan pergeseran suara di rapat pleno di KPU Provinsi Lampung. Salah satunya adalah terkait laporan dugaan pergeseran suara di Kabupaten Mesuji.

Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah menerangkan, pihaknya menerima laporan bahwa adanya dugaan pergeseran suara di kabupaten Mesuji dari partai Demokrat. Namun karena tidak dapat melengkapi dokumen, maka laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

”Untuk kabupaten Mesuji ada laporan terkait dugaan pergeseran suara, namun karena yang bersangkutan tidak dapat melengkapi dokumen maka laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan,” jelasnya saat ditemui pada rapat pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Provinsi Lampung di Ballroom Novotel Lampung, Kamis (9/5/2019).

Khoiriyah mengatakan, masih ada persoalan di beberapa kabupaten/kota yang harus dibahas di tingkat provinsi, seperti di Bandar Lampung, Preingsewu, Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Pesisir Barat.

“Beberapa laporan baik caleg DPR RI dan DPRD Provinsi yang sedang kami dalami ini akan kami coba bahas dalam forum ini,” ungkapnya.

Ia berharap pada pleno tingkat provinsi ini dapat menyelesaikan semua persoalan yang belum terselesaikan di tingkat PPK maupun kabupaten/kota.

“Jadi nanti kita sampaikan laporan-laporan ini setelah melakukan pencermatan dengan data yang dimiliki Bawaslu. Kita juga menyampaikan kepada saksi-saksi peserta untuk menyampaikan keberatan-keberatan yang belum selesai di PPK dan kabupaten/kota sepanjang didukung data yang akurat,” kata dia.

Sementara Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan, pada prinsipnya KPU akan tetap terima gugatan-gugatan yang disampaikan saksi peserta pemilu, dengan catatan memiliki data baru. Tetapi apabila kasus yang disampaikan adalah yang telah selesai di PPK maupun KPU kabupaten/kota maka tidak akan ditindaklanjuti.

“Kita akan menindaklanjuti gugatan kalau ada data baru dan memang ditemukan selisih perhitungan kemudian diverifikasi Bawaslu. Namun kalau tidak ada data baru tidak akan kami tidaklanjuti, karena kami juga punya kewenangan untuk tidak menindaklanjuti apabila memang tidak ada data baru,” jelasnya.

-Keberatan Saksi PKB

Dugaan adanya pergeseran suara di internal partai diterangkan langsung oleh saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ariadi Ahmad saat mengajukan intrupsi kepada KPU Provinsi.

Ariadi mengatakan, ada dugaan pergeseran suara di internal partai antara caleg DPR RI nomor urut 1 Khidir Ibrahim dan caleg nomor urit 2 Muhammad Khadafi.

Meskipun menurut KPU Pringsewu permasalahan ini sudah diselesaikan di tingkat PPK, namun Ariadi tetap bersikeras menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui penyelesaian konflik internal tersebut.

“Ini bukan hanya serta merta pergeseran suara dari caleg 1 dan 2. Tetapi ada juga pergeseran suara yang semula suara partai dimasukkan ke suara caleg nomor 2 atau sebaliknya. Ada juga suara dari caleg nomor urut 4 pindah ke nomor urut 1,” ujarnya.

Menurut Ariadi, sebisa mungkin mereka akan berjuang untuk mengembalikan suara sah partai ini.

“Sementara ini yang kita deteksi permasalahan internal sekitar 257 suara, pindahnya yang banyak ke nomor 2,” ujarnya.

Dengan adanya pergeseran suara ini, Ariadi mengatakan caleg yang paling banyak dirugikan adalah Khidir Ibrahim. Menurutnya,  pergeseran suara ini jelas merugikan salah satu calon.

“Tetapi ini berkaitan dengan kursi suara sah, kita dapat satu kursi di Lampung I, hitungan di internal itu Khidir Ibrahim masuk dengan selisih sekitar 400 suara. Tetapi setelah selesai pleno kabupaten kita gabungkan kalah 667 dengan caleg nomor 2,” jelasnya.

Ariadi juga mengatakan, sebelumnya KPU telah memaparkan bahwa telah dilakukan perbaikan. Namun hal ini belum ditindaklanjuti, pasalnya dirinya tidak mengetahui tentang adanya perbaikan tersebut.

“Karena kalau memang ada perbaikan, tentu akan ada paraf atau tanda tangan baik penyelenggara, Bawaslu dan juga saksi partai,” ujarnya. (Sule)

Facebook Comments