Beranda Bandar Lampung

Mengintip Dugaan Permainan di Lapas Klas IIB Way Kanan, Kemenkumham Lampung Harus Beri Penindakan Hukum

184
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ilustrasi
DPRD Provinsi Lampung menyarankan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Lampung untuk rutin menggelar inspeksi mendadak (Sidak), guna meminamalisir terjadinya praktik pungli dan peredaran narkoba di dalam lapas. Serta memberikan penindakkan hukum yang tegas bagi oknum pegawai yang melanggar.

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung Aprilianti mengatakan, Kanwil Kemenkumham Lampung harus lebih rutin mengevaluasi dan sidak ke setiap lembaga pemasyarakatan (lapas), sehingga bisa mempersempit gerak oknum pegawai lapas untuk melakukan praktik pungutan liar maupun membekingi peredaran narkoba.

Menurut Aprilianti, sidak harus dilakukan secara merata di seluruh lapas yang ada di Lampung, termasuk Lapas Klas IIB Way Kanan yang diduga sarat dengan praktik pungli hingga peredaran narkoba.

“Harus ada evaluasi dan sidak dari Kemenkumham Lampung. Bila perlu dilakukan dengan penyamaran. Jadi pimpinan harus turun ke bawah untuk mengetahui apa saja problem yang dirasakan oleh masyarakat penghuni lapas,” kata Aprilianti, baru-baru ini.

Dikatakannya, kalau pun kedapatan ada oknum petugas lapas yang bermain di dalam lapas, atasan berhak memberikan sanksi sesuai dengan aturan Undang-undang ASN dan kepegawaian.

“Apabila ditemukan hal-hal seperti itu (permainan) yang dilakukan oleh oknum, maka patut diproses, diberikan sanksi, sehingga itu menjadi pembelajaran bagi yang lain dan ada efek jeranya bagi oknum petugas lapas lainnya,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Dia mengakui, adanya pungli, peredaran narkoba, penipuan dan bentuk pelanggaran lain yang terjadi di dalam lapas sudah menjadi persoalan klasik. Sebab kata dia, hal itu sudah terjadi secara menyeluruh di setiap lapas.

“Jadi bukan hanya terjadi di Way Kanan saja, di Lapas Bandar Lampung pun seperti itu adanya pungli, peredaran narkoba, sampai jasa peminjaman handphone,” ungkapnya.

Ia menyatakan, sampai kini pemberantasan oknum petugas lapas yang nakal belum bisa dilakukan secara tuntas. Namun paling tidak permainan di dalam lapas bisa berkurang.

“Minimal meminimalisir, kalau menghapus pungli secara tuntas belum bisa. Jadi kapan lagi kita membenahi negeri ini kalau bukan sekarang. Kalau dibiarkan saja akan semakin hancur,” tandasnya.

Dimintai tanggapannya, Pengamat Hukum Universitas Lampung (Unila) Yusdianto menilai, apa yang terjadi di Lapas dikarenakan tidak adanya penanganan serta penindakkan hukum yang serius.

Dia menuding, Kememkumham Lampung selama ini tidak menerapkan penanganan yang secara menyeluruh.

“Kasus-kasus yang diketahui di lapas hanya ditangani perkasus itu saja. Sementara peristiwa yang sama terus menerus terjadi. Itu karena budaya dan penindakan hukum yang tidak serius,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap peristiwa permainan yang terjadi di dalam lapas selalu memiliki kemiripan. Menurutnya, hal itu dipicu oleh dua hal. Pertama, pihak lapas ikut serta terlibat dan kedua pihak lapas melakukan pembiaran.

Dengan adanya dua indikasi tersebut, lanjut dia, jika tidak ditangani secara serius maka hal yang sama akan terus terulang.

“Apapun sistem yang dibangun untuk perbaikan lapas, tetap saja akan terjadi permainan. Apapun pengawasan dan penindakan yang dilakukan, karena kedua hal itu masih berlangsung, maka permainan di dalam lapas akan tetap terjadi,” ungkapnya.

Ia menawarkan beberapa poin yang sudah semestinya diterapkan oleh pihak Kemenkumham. Di antaranya, mengidentifikasi area yang berpotensi terjadi pungli dan mengambil langkah-langkah efektif untuk memberantas pungli.

Selanjutnya, menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat pungli. Serta melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain.

“Yang tak kalah penting, meminta para kepala instansi untuk memberlakukan pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi, untuk mengurangi hubungan langsung antara petugas dengan masyarakat. Serta memberikan akses yang luas pada masyarakat terhadap standar pelayanan secara transparan,” paparnya.

Masih kata Yusdianto, Kemenkumham Lampung juga harus meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah praktik pungli. Dan meningkatkan upaya dalam rangka peningkatan kualitas ASN serta membuka akses yang mudah dan murah bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan.

“Selanjutnya, melakukan respon cepat terhadap pengaduan dari masyarakat dan menerapkan sistem pengaduan internal untuk menekan potensi praktik pungutan liar,” pungkasnya. (Erik/Kardo)

Facebook Comments