Beranda Bandar Lampung

Pegang Keputusan MK, Apindo Lampung Tolak Pajak Alat Berat

62
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ketua Apindo Lampung M. Yusuf Kohar. Foto : Sule/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung –┬áKetua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung, M Yusuf Kohar menegaskan, dasar penarikan pajak untuk alat berat tersebut tidak sah lantaran apa yang menjadi dasar hukumnya sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu sendiri.

Hal tersebut disampaikannya saat menyambangi Kantor SKH Kupas Tuntas, Kamis (16/5) malam, terkait pemberitaan wacana KPK yang terus mendorong penarikan pajak alat berat (PAB) pada perusahaan-perusahaan besar di Provinsi Lampung.

Bahkan, KPK akan menggandeng Kejati dan Polda Lampung untuk berkeliling menagih PAB ke sejumlah perusahaan yang masih bandel di Lampung.

Kohar menjelaskan, aturan hukum yang menjadi landasan penagihan alat-alat berat sudah tidak berlaku, seperti UU No. 29/2008, tentang Pajak dan Restribusi Daerah, yang sudah dibatalkan oleh MK dengan amar putusan No. 15/2017. Menurutnya, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi. Dalam amar putusan tersebut, tidak ada kata-kata masih berlaku, selama 3 tahun atau masih berlaku sampai Oktober 2020.

Berita Terkait : Hari Ini, KPK Keliling Tagih PAB ke Perusahaan Bandel Pajak di Lampung

“Yang jadi landasan tim tersebut yaitu surat penegasan dari Kemenkeu tanggal 26 Februari 2018, ditandatangani oleh Direktur Lisbon Sirait yang ditujukan ke Sekda Riau. Apa bisa dan mempunyai kekuatan hukum untuk merubah amar putusan MK, yang menyatakan pasal-pasal dalam UU No. 29/2008, yang berhubungan dengan alat-alat berat masih berlaku sampai Oktober 2020. Atau putusan MK dianulir oleh hanya seorang Direktur di Kemenkeu,” tegasnya.

Menurut Kohar, dalam pertemuan antara perusahaan, Pemprov Lampung, dan divisi pencegahan KPK, semuanya terkesan memaksakan kehendak. Pihak penagih tidak mau berbicara dasar-dasar hukumnya lagi, dan menganggap pajak alat-alat berat masih berlaku dan harus ditagih. Bahkan, berkata tidak ada urusan dengan asosiasi (Apindo), langsung hanya berurusan dengan wajib pajak (perusahaan).

“Disini wajib pajak (perusahaan) adalah anggota dari asosiasi (Apindo). Hukumnya wajib dibela, tinggal anggota membuatkan kuasa kepada Apindo. Lagi pula yang bisa atau yang berhak menjelaskan putusan MK, yang belum jelas adalah MK itu sendiri. Tapi kalau amar putusan sudah jelas, terang benderang, atau hitam putih, tidak perlu adanya penegasan dari MK lagi,” katanya.

Wakil Walikota Bandar Lampung itu menilai, alat-alat berat tersebut merupakan alat penunjang produksi (bagian faktor mempercepat produksi) di perusahaan perkebunan. Serta alat-alat berat tersebut tidak melintas di jalan umum ( jalan desa, jalan kecamatan, jalan Kabupaten/Kota, Provinsi dan jalan Negara). Ditambah lagi adanya keputusan MK No. 3/2015, mengenai UU No. 22/2015, tentang Lalu Lintas Jalan Raya (UU LLAJ), yang menyatakan alat-alat berat bukan merupakan sarana transportasi.

“Negara Indonesia merupakan negara hukum semuanya harus berlandaskan hukum, patokannya hukum. Siapapun tidak bisa dibenarkan untuk melakukan pemaksaan, kecuali landasan hukumnya jelas dan kita tidak perlu takut asal benar,” terang dia.

Oleh karenanya, Kohar mengungkapkan agar dunia usaha tetap konsisten menjalankan Amar putusan MK dan berharap Pemerintah memberikan kepastian hukum terkait pajak untuk alat berat. (Wanda)

Facebook Comments