Kupastuntas.co, Lampung Utara - Belasan tenaga honor di lingkungan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengeluh karena adanya peraturan pembatasan penarikan uang di tabungan dari jumlah anggaran gaji yang mereka terima.

Pasca peristiwa itu, sedikitnya ada 12 orang tenaga honor mendatangi kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) setempat untuk meminta kejelasan dan bantuan agar tidak ada pembatasan untuk penarikan honor mereka.

Sebagaimana dikatakan, Arwanto salah seorang tenaga honor di lingkungan Pemkab Lampung Utara, keluhan itu karena ada pembatasan penarikan uang di tabungan sementara di tabungan mereka hanya berisi uang honor yang diterima perbulannya sebesar Rp250 ribu.

"Ada pembatasan saldo minimal di tabungan sebesar seratus ribu. Jadi ini memberatkan kami," kata Arwanto, kepada awak media setelah keluar dari salah satu ruangan kantor BPKA setempat, Kamis (16/5/2019).

Menurutnya, kedatangan mereka di kantor BPKA itu untuk menanyakan dan meminta bantuan dari pihak BPKA agar ada solusi dengan pihak bank.

"Hasil koordinasi kami, pihak BPKA juga akan membantu untuk koordinasi dengan pihak bank. Itu hasil kami ketemu dengan BPKA tadi," ujarnya.

Dijelaskannya, adanya pembatasan itu tentunya memberatkan mereka, karena biasanya mereka bisa menarik gaji mereka dengan sisa saldo Rp30 ribu, dari jumlah Rp250 ribu perbulannya tersebut. Namun saat ini harus disisakan Rp100 ribu. Hal itu baru diketahui para tenaga honor tersebut ketika akan mengambil honor. Sementara mereka belum mendapatkan informasi mengenai hal pembatasan tersebut.

Disisi lain, Ashabul Yamin Hakim, Kasubid Verifikasi, BPKA Lampung Utara mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan bank, sebagai penyalur honor (gaji) bagi tenaga honorer, karena saat ini penyaluran honor sudah dalam bentuk non tunai sehingga tidak bisa lagi secara cash.

"Jadi kami tidak punya wewenang, untuk itu kabid sudah koordinasi dengan bank, dan sedang diusahakan untuk ada konfirmasi," ungkapnya. (Sarnubi)