Beranda Bandar Lampung

Terbukti Langgar Kode Etik, Ketua KPU Lamsel dan Pesibar Diberhentikan

968
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Komisioner KPU Lampung Devisi SDM Sholihin. Foto : Sule/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung –┬áTerbukti melakukan pelanggaran kode etik, ketua KPU Lampung Selatan Abdul Hafidz dan Pesisir Barat Yurlisman diberhentikan sebagai ketua KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Kamis (16/5).

Komisioner KPU Lampung divisi SDM Sholihin mengatakan, dengan adanya keputusan ini, dalam waktu 7 hari ke depan 5 komisioner KPU Lampung Selatan dan Pesisir Barat segera melakukan rapat pleno untuk menentukan ketua KPU Lampung Selatan dan Pesisir Barat yang baru.

“Iya benar sudah diputuskan, tetapi yang bersangkutan hanya diberhentikan sebagai ketua saja, tetapi tetap menjadi anggota KPU. Nanti kami menunggu hasil plenonya agar nanti bisa kami laporkan ke KPU RI,” ungkapnya.

Untuk diketahui, keputusan tersebut tertuang dalam keputusan DKPP nomor 58-PKE-DKPP/IV/2019 dalam sidang pelanggaran kode etik DKPP, dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta bahwa Pada tanggal 10 Januari 2019 Teradu Abdul Hafidz bersama anggota KPU Kabupaten Lampung Selatan lainnya telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 001/TM/PL/Kab/08.04/XI/2018 dengan melaksanakan rapat pleno berdasarkan Berita Acara Nomor : 03/BA/I/2019.

Yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 07/HK-Kpts/1801/KPU-Kab/I/2019 tentang pemberian sanksi peringatan keras terhadap Ketua PPK Rajabasa, Nasrul Musa dan sanksi peringatan untuk Ketua PPS Way Muli Timur, Nasrul Utami, Ketua PPS Way Muli, Santawi Qodratullah dan Ketua PPS Kerinjing, Aminuddin, yang terbukti secara bersama-sama berperan mengantarkan istrinya masing-masing untuk hadir dalam pertemuan dimaksud.

Bahkan Ketua PPK Rajabasa turut serta mendampingi Tim Caleg DPR RI berinisial ID untuk mencarikan tempat pertemuan, serta telepon genggam miliknya digunakan istrinya untuk mengundang beberapa orang istri PPS dan masyarakat guna menghadiri pertemuan dimaksud.

Teradu selaku Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan atasan langsung dari Ketua PPK dan Ketua PPS seharusnya berperan aktif dalam melakukan klarifikasi terhadap jajaran PPK dan PPS yang diduga melakukan pertemuan dengan caleg berinisial ID. Bukan justru menunggu hasil pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan untuk dijadikan dasar pemberian sanksi.

Maka dalam kesimpulan yang dikeluarkan DKPP teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku penyelenggara Pemilu, dan menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada M. Abdul Hafid selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan sejak putusan dibacakan.

Selanjutnya, untuk kasus pemberhentian kepada Ketua KPU Pesisir Barat, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKP) melakukan sidang kode etik kepada ke 4 komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesisir Barat (Pesibar) di Hotel Sheraton Bandar Lampung, Selasa (19/3).

Ke 4 komisioner KPU Pesibar diantaranya, Ketua KPU Pesibar Yurlisman, komisioner KPU divisi hukum Yulyanto, Jefri, dan Tulus Basuki diadukan ke DKPP oleh April Liswar dan Almuhdor karena diduga menetapkan Almuhdor sebagai bacaleg yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) saat pendaftaran caleg 2019, dan diduga telah menerima sejumlah uang dari ketua DPC salah satu partai. (Sule)

Facebook Comments