Beranda Bandar Lampung

Mengintip Sepak Terjang PT Subanus Sebelum di OTT KPK, Perusahaan Nakal Tidak Boleh Ikut Tender (Bagian V/Habis)

64
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PT Subanus. Foto: Ist/Kupastuntas.co
Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung memastikan bahwa perusahaan yang pernah tersandung kasus hukum di pengadilan, tidak akan bisa lagi mengikuti pendaftaran tender paket pengadaan barang atau jasa.

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Perusahaan–perusahaan konstruksi yang pernah bermasalah dengan hukum, semestinya mendapatkan sanksi yang tegas agar tidak mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera bagi perusahaan konstruksi yang lain. Sehingga tidak ada lagi permainan dalam tender proyek.

Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung, Zainal Abidin,  memastikan,  perusahaan yang pernah tersandung kasus hukum di pengadilan, tidak akan bisa lagi mengikuti pendaftaran tender paket pengadaan barang atau jasa.

“Dalam hal perusahaan yang tersandung permasalahan hukum di pengadilan maupun yang sudah ditetapkan dalam daftar hitam, pasti akan menjadi perhatian, dan akan dilarang untuk mengikuti tender,” kata Zainal, baru-baru ini.

Dia menjelaskan, ketentuan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Bahkan, untuk memastikan semua penyedia yang ikut tender itu benar-benar bersih dari catatan hukum, maka sejak mendaftar dalam tender proyek maka perusahaan tersebut harus membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa tidak masuk dalam daftar hitam dan terkait permasalahan hukum di pengadilan.

“Jadi sejak pendaftaran awal, perusahaan itu harus membuat pernyataan bahwa tidak pernah terjerat hukum. Kita juga lakukan perhatian sungguh-sungguh apakah perusahaan itu masuk dalam daftar hitam,” ungkapnya.

Sebelumnya, Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto juga meminta Pemda di Provinsi Lampung memberikan perhatian khusus kepada perusahaan kontraktor yang pernah tersandung kasus korupsi.

Baca Juga: Mengintip Sepak Terjang PT Subanus Sebelum di OTT KPK, Buka Tambang Batu di Pesisir Barat (Bagian IV)

Menurut Wawan, apabila perusahaan-perusahaan itu kembali ikut dalam proses tender, ada baiknya diberi atensi sehingga dapat terhindar dari perbuatan KKN yang nantinya akan berurusan dengan KPK.

“Itu seharusnya menjadi atensi untuk mereka (Pemda), perusahaan yang pernah melakukan perbuatan korupsi. Mereka (Perusahaan-perusahaan yang pernah berurusan dengan KPK) perlu perhatian khusus,” kata Wawan Yunarwanto, baru-baru ini.

Wawan menyarankan, ada pidana tambahan berupa pencabutan izin sementara untuk mengikuti tender proyek sangat memungkinkan diterapkan bagi perusahaan yang pernah bermasalah dengan hukum.

“Pidana tambahan pencabutan hak ikut tender itu bisa kita terapkan. Tetapi itu harus kita lihat secara kasuistis. Tidak selalu dipukul rata ya,” ucapnya.

Baca Juga: Mengintip Sepak Terjang PT Subanus Sebelum di OTT KPK, Kuasai Proyek Infrastruktur di Mesuji (Bagian III)

Namun, lanjut dia, penerapan pidana tambahan juga harus melalui kajian. “Jika suatu perusahaan tersebut dilihat sangat aktif dan memang keberadaannya adalah untuk perbuatan korupsi, maka akan dicabut izinnya sementara untuk ikut tender proyek,” tegasnya.

Kepala Korwil 3 KPK Brigjen Pol Setyo Budi menambahkan, pada prinsipnya perusahaan yang ingin mengikuti tender proyek pemerintah daerah harus mengikuti aturan yang berlaku.

“Semua aturan saya kira sudah jelas ya. Prinsipnya sudah ada. Kemudian pengadaan sudah dilakukan secara digital gitu,” ungkapnya.

Dia enggan berkomentar jauh saat dimintai saran apa yang harus dilakukan Pemda terhadap perusahaan yang pernah terlibat korupsi.

“Kembali kepada hati nuraninya masing masing. Gitu saja saya kira ya,” tandasnya.

Dimintai tanggapannya, Pengamat Hukum dari Universitas Lampung Budiono, meminta aparat penegak hukum untuk menyampaikan secara transparan terkait perkembangan perkara yang ditangani. Seperti kasus flyover yang pernah didalami Kejari Bandar Lampung dan pengadaan material di Kabupaten Mesuji yang pernah ditangani Polda Lampung yang diduga melibatkan PT Subanus.

“Saya kira terhadap adanya proses penyelidikan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) baik itu kepolisian dan kejaksaan terhadap  beberapa proyek yang dipegang oleh PT Subanus harus diperjelas. Dalam hal ini APH harus menjelaskan kepada publik sampai tingkat mana proses pengusutannya,” kata Budiono, belum lama ini.

Baca Juga: Mengintip Sepak Terjang PT Subanus Sebelum di OTT KPK, Proyek Flyover Masuk Bidikan Kejari (Bagian II)

Menurut Budiono, jangan sampai nantinya masyarakat menduga ada permainan atau kongkalikong antara APH dengan yang berperkara. “Supaya tidak ada dugaan masyarakat bahwa APH tidak profesional, kalau tidak ada perbuatan melawan hukumnya, ya dihentikan. Tapi kalau ada perbuatan melawan hukum, ya ditingkatkan ke tahap lebih lanjut,” saran dia.

Jika memang tidak ada kejelasan, Budino meminta KPK menyelidikinya. “Kalau tidak ada kejelasan lebih dalam, maka kita tuntut KPK untuk melakukan supervisi terhadap proyek-proyek PT Subanus yang dicurigai melakukan perbuatan melawan hukum yang sedang diproses APH,” imbuhnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk kembali mengusut seluruh proyek-proyek di Provinsi Lampung yang dikerjakan oleh PT Subanus.

Untuk diketahui, Kejari Bandar Lampung sempat mendalami proyek flyover Kimaja dan flyover Gajah Mada yang dikerjakan PT Subanus, namun hingga kini tidak ada kejelasan.

Polda Lampung pun sempat mengusut proyek pengadaan material batu di Kabupaten Mesuji tahun 2015 yang juga dikerjakan oleh PT Subanus. Namun, perkembangannya hingga kini tidak jelas.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Watoni Noerdin meminta pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada perusahaan yang sudah pernah terjerat kasus hukum.

Menurut Watoni, pemda harus perketat perusahaan yang ikut tender dengan memberi perhatian apakah perusahaan itu memiliki keahlian di bidang proyek yang sedang ditender atau tidak.

“Sehingga perlu kejelian dari pemerintah daerah pada saat mereka membuka tender. Siapa saja perusahaan yang ikut di dalamnya ya harus diteliti benar. Bagi kualitasnya yang tidak baik ya jangan diikutsertakan,” saran politisi PDIP ini. (Oscar/Ricardo/Erik)

Baca Juga: Mengintip Sepak Terjang PT Subanus Sebelum di OTT KPK, Garap Proyek Flyover di Bandar Lampung

Facebook Comments