Beranda Bandar Lampung

Pasca Rekapitulasi Pilpres 2019, Gubernur – Tokoh Lampung Serukan Perdamaian

86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
https://www.kupastuntas.co/files/kota-bandar-lampung/2018-02/majukan-pertanian-lampung-gubernur-ridho-tambah-kuota-beasiswa-untuk-anak-petani-01.jpg
Gubernur Lampung. Foto: Ist/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Gubernur Lampung M Ridho Ficardo dan sejumlah tokoh di Provinsi Lampung meminta para elite politik dan masyarakat untuk menciptakan perdamaian, usai penetapan rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019 secara nasional oleh KPU RI. Jika ditemukan indikasi kecurangan dalam pesta demokrasi, sebaiknya ditempuh melalui jalur konstitusional.

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengimbau masyarakat Lampung tetap menjaga perdamaian, keamanan dan kondusivitas di Provinsi Lampung dan negara Indonesia, usai KPU RI selaku penyelenggaraan pesta demokrasi menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional.

“Apa pun pilihan kita, rasa aman dan kondusif mutlak dibutuhkan untuk daerah kita khususnya. Tanpa rasa rasa aman dan situasi kondusif, penyelenggara negara kedepan dalam membawa kemajuan indonesia tentunya akan sulit,” kata Ridho saat diwawancara usai Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di gedung DPRD Lampung, Selasa (21/5/2019).

Menurut Ridho, suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019, harus bisa diterima semua pihak dan jangan malah mengundang kerusuhan. Dikarenakan semua telah dibebaskan mengambil pilihan dan posisinya masing-masing yang tentunya untuk kebaikan bangsa dan negara.

Ketua DPD Partai Demokrat Lampung ini berharap, dalam kontestasi demokrasi pada 17 April 2019 lalu sudah terpilih putra-putra terbaik bangsa untuk menyelenggarakan negara. Penyelenggara negara kedepan dari hasil kontestasi politik tidak lain harus beralasan dengan situasi negara yang kuat, aman dan kondusif.

“Apa yang kita capai saat ini tidak kembali ke belakang tapi kedepan bisa lebih baik lagi. Masyarakat Lampung harus bisa menjaga situasi, suasana yang aman, kondusif untuk daerah Lampung kita sendiri,” ucapnya.

Imbauan serupa disampaikan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung Moh. Mukri. Ia mengajak dan menginstruksikan warga NU untuk tidak ikut dalam kegiatan “people power” yang digelar di Jakarta hari ini Rabu (22/5/2019).

“Sikap kami sudah jelas, mengimbau warga NU di Lampung untuk tidak mengikuti ajakan people power, karena lebih banyak mudharatnya,” kata Mukri, kemarin.

Rektor IAIN Raden Intan Lampung ini mengajak semua pihak untuk menghormati keputusan KPU sebagai lembaga resmi. Jika memang kalah dan merasa dicurangi, ia menyarankan agar menempuh jalur resmi yakni Mahkamah Konstitusi (MK).

“Indonesia ini kan punya MK, jika memang merasa curang dalam pemilu, harusnya mengadu kepada MK,” kata dia. Ia meminta warga bersikap dewasa dalam menyikapi hasil Pemilu 2019.

“Kalau kalah ya harus bersikap dewasa, ngapain kita ribut-ribut. Haruslah bersikap demokratis dan berlapang dada,” ungkapnya.

Ketua MUI Provinsi Lampung

Pernyataan yang sama dikatakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Khairuddin Tahmid, bahwa masyarakat harus diingatkan kembali semangat untuk terus menumbuhkan kesetiaan kepada NKRI, Pancasila, UUD 45, dan Bhineka Tunggal Ika.

“Jika memang dalam acara tersebut mengandung bentuk provokasi, fitnah, dan kekerasan, ya lebih baik hindarkan. Ini sebagai bentuk hormat dan kepatuhan warga kepada pemerintah,” kata Khairuddin.

Menurutnya, masyarakat jangan mudah terpancing dengan aksi yang inkonstitusional, serta akan banyak menjadikan kemudharatan dan membawa efek negatif sekaligus tidak sejalan dengan prinsip agama Islam yang cinta kedamaian.

“Jadi hindarilah efek negatif yang membuat Indonesia terbelah, kita harus legowo dengan keputusan yang ada,” tandasnya.

Demikian pula Ketua Komisi Hubungan Antar Agama-Kepercayaan (HAK) dan Kerawam Keuskupan Tanjungkarang, RD Philipus Suroyo menyerukan perdamain untuk Indonesia, menyusul telah berakhirnya Pemilu 2019.

“Mari kita jaga persatuan dan kerukunan yang selama ini telah kita rajut. Kita boleh beda pilihan, tetapi persatuan dan kerukuan harus kita kedepankan,” kata Romo Roy, sapaan RD Philipus Suroyo, kemarin.

Ia bersama tokoh agama dan cendikiawan muslim baru saja melakukan pertemuan (multaqo) guna mewujudkan Indonesia damai, khususnya di Provinsi Lampung.

Menurut dia, pemilu telah usai dan KPU telah mengumumkan hasil Pemilu 2019, sehingga harus dihormati. “Jika ada yang tak puas dengan hasil pemilu, ada lembaga yang menanganinya, seperti Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Sultan Sekala Brak Yang Dipertuan ke-23 SPDB Pangeran Edward Syah Pernong bahwa aksi 22 Mei  dengan sebutan gerakan kedaulatan rakyat bisa dikategorikan sebagai bentuk pengkhianatan.

“Jangan ciderai cita-cita perjuangan itu di dalam sebuah proses politik. Ajakan-ajakan yang merupakan cara untuk merespons hasil sebuah proses demokrasi dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum suatu hal yang tidak dapat dibenarkan. Ini adalah menghianati amanah, menciderai proses demokrasi yang sudah berjalan,” katanya.
Dia menegaskan, dalam setiap pertarungan maka akan ada pihak yang menang maupun kalah. Ia mengajak seluruh pihak agar berhati besar dan berlapang dada menerima setiap hasil dari pertarungan tersebut.

 “Di dalam sebuah kontestasi politik selalu ada yang menang dan kalah. Kemudian hasil dari rekapitulasi sudah ditentukan siapa pemenangnya maka salah satu pihak harus legowo dan semua kita harus legowo,” ujarnya.

Jika gerakan 22 Mei masih tetap dilakukan, ia berharap harus ada aturan yang mengikat. Sehingga tidak terjadi hal yang merugikan ke depannya. Dia menganjurkan kepada pihak yang ingin menyampaikan pendapat untuk melakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan sah secara hukum.

Khusus kepada masyarakat Lampung, dia berpesan untuk tidak ikut dalam kegiatan tersebut. Dia menilai bahwa masyarakat Lampung adalah pejuang dan memiliki jiwa patriot yang dalam perjalanan sejarah turut ikut andil.

“Saya mengharapkan masyarakat Lampung adalah juga sebagai masyarakat pejuang, masyarakat yang patriotis, masyarakat yang cinta terhadap NRKI ini dan menghargai semangat heroisme kepahlawanan yang telah digulirkan sepanjang sejarah ini. Saat ini kita juga tunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air ini dengan menjaga keutuhan bangsa, menjaga proses demokrasi dan mengawal keberlangsungan bangsa ini menuju cita-cita masyarakat yang adil dan makmur,” katanya.

Dia menambahkan, jika gerakan tersebut tidak dapat dihentikan, maka ke depan hal serupa akan tetap terjadi. Tentu, keutuhan bangsa tidak stabil.

“Sekali kita mentolerir gerakan-gerakan seperti ini dengan dalih gerakan kedaulatan rakyat yang inkonstitusional, maka akan selalu terjadi seperti ini. Akan selalu ada nanti gerakan kedaulatan rakyat, di-counter lagi pakai kedaulatan rakyat, counter lagi dengan dalih kedaulatan rakyat dan itu yang akan menjadi ketidaktenangan dalam kehidupan negara kita,” ucapnya. (Erik/Wanda/Ricardo)

Facebook Comments