Beranda Politik

Semua Kasus Pelanggaran Pemilu Dihentikan

137
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ilustrasi pelanggaran pemilu

Kupastuntas. co, Bandar Lampung – Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bandar Lampung yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, terpaksa menghentikan empat kasus dugaan pelanggaran pemilu. Penghentian kasus tersebut karena tidak terbukti.

Hal itu disampaikan salah satu perwakilan Gakkumdu yang juga merupakan Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung, Yahnu Wiguno Sanyoto, usai sidang pembahasan di kantor Gakkumdu Bandar Lampung, Kamis (23/5/2019).

“Untuk kasus yang di Telukbetung Timur terkait dugaan pidana pemilu kampanye diluar jadwal dan di tempat pendidikan dengan terlapor inisial F, tidak terbukti, karena terlapor tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan,” kata Yahnu.

Yahnu menjelaskan, mana terlapor tidak terdaftar di KPU sebagai tim pelaksana atau tim kampanye oleh caleg yang dianggap berkampanye ditempat pendidikan yang dimilikinya oleh terlapor.

Sedangkan untuk kasus laporan atas nama pelapor Syamsir yang juga mantan Sekda Lampung Utara (Lampura) yang melaporkan anggota PPS Kelurahan Sukabumi terkait dugaan pidana pemilu berupa pemalsuan salinan C1, juga tidak dapat dilanjutkan.

“Jadi, berdasarkan hasil kajian kami, disimpulkan bahwa tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sebab sebelum ditetapkan, sudah lebih dulu diperbaiki kesalahannya. Artinya, informasi ada yang salah tulis dianggap sudah diperbaiki di pleno tingkat kecamatan,” terang Yahnu.

Selanjutnya, laporan Yetti Harlisah pada salah satu caleg internalnya juga tidak berlanjut. Ia menyebut, dari informasi saksi yang dimintai keterangannya membuktikan bahwa terlapor tidak terbukti melakukan dugaan penambahan suara.

“Untuk kasus yang ini juga tidak memenuhi unsur. Kemudian untuk terlapor dugaan penambahan suara kecamatan Panjang Kelurahan Way Lunik, pelapor Darmawita dan terlapor 1 orang caleg dan 4 orang KPPS, juga tidak bisa dilanjutkan, walaupun bukti-bukti yang kami kumpulkan sudah maksimal, Tapi dalam pembahasan kedua gakkumdu tidak bisa dibuktikan. Kalau kajian bawaslu sudah memenuhi unsur,” jelasnya.

Sementara itu, saat ingin dikonfirmasi kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, Handoko (Koordinator dari pihak Kepolisian) dan Salahudin (Koordinator pihak Kejaksaan), enggan berkomentar. Keduanya meminta agar awak media berkoordinasi langsung dengan atasannya mereka masing-masing.

“Kita tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan argumen, silahkan konfirmasi ke Kasatreskrim Bandar Lampung selaku Ketua Sentra Gakkumdu dari pihak Kepolisian,” singkat Handoko. (Sule)

Facebook Comments