Beranda Politik

Pengamat Pertanyakan Bawaslu Bandar Lampung Hentikan Semua Kasus Pelanggaran Pemilu

75
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ilustrasi pelanggaran pemilu

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Pengamat Hukum dan Politik Unila, Yusdianto, angkat bicara terkait dihentikan empat laporan peserta pemilu atas dugaan pidana pemilu di Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung beberapa waktu lalu.

Yusdianto menegaskan, agar sidang yang melibatkan tiga lembaga tersebut (Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan) tidak masuk angin, karena mereka merupakan kepercayaan masyarakat. Ia pun mempertanyakan kenapa sidang tersebut digelar secara tertutup.

“Sidangnya harus terbuka dan transparan agar masyarakat tidak menilai negatif, atas apa yang dirapatkan, biar nggak ada kata masuk angin,” kata Yusdianto saat dihubungi, Minggu (26/5/2019).

Ia juga menyatakan, Bawaslu harus tegas untuk dua lembaga tersebut bila mempunyai kajian memenuhi unsur agar dua lembaga tersebut satu kata dengan mereka agar indah untuk dilihat.

“Bawaslu harus tegas bila mereka menyimpulkan suatu laporan memenuhi unsur, berikan keterangan yang tegas kepada kedua lembaga tersebut agar tidak ada perbedaan kesimpulan, agar tidak ada kelemahan dalam sidang Gakkumdu dan untuk kepolisian serta kejaksaan seharusnya dapat bekerja sama untuk membuktikan kebenaran dan keadilan untuk sebuah laporan, tuntaskan permasalahan ini karena ada saksi dan bukti silahkan pelajari semuanya agar publik tidak cap miring atas kepercayaan masyarakat kepada mereka,” tegasnya.

Untuk tiga lembaga di dalam sidang tersebut, pesan Yusdianto, cobalah untuk tidak ada perbedaan, sebab menurutnya, itu tidak elok untuk dilihat dan di dengar.

“Ini tugas Bawaslu untuk meyakinkan mereka dalam satu suara, jangan seperti kata-kata nendang nyilang tangan, nggak elok untuk suatu kesimpulan,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Bandar Lampung, Candrawansah, menjelaskan bila lembaga yang dinaunginya telah memutuskan kajian tersebut ada yang memenuhi unsur dari empat laporan itu, namun pada dua lembaga yakni kepolisian dan kejaksaan, mengatakan tidak memenuhi unsur.

“Kita sudah memutuskan memenuhi unsur tindak pidana pemilu laporan caleg Golkar inisial D, karena dengan sengaja merubah hasil yang seharusnya sesuai dengan hitungan surat suara, tetapi berbeda dengan di C1 sertifikat dan di C1 Plano. Ini indikasi kesengajaan KPPS, kita terutama saya sudah mendorong untuk dilanjutkan tetapi mereka berkata tidak memenuhi unsur,” jelasnya. (Sule)

Facebook Comments